all_header_1
Friday, 18 Apr 2014 - 22.38 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Bagi Hasil Cukai Tembakau Rawan Dikorupsi

Saturday, 15 Jun 2013 - 10.03 WIB

cukai

Ist.

Jakarta - Peraturan tentang pembagian dana hasil cukai tembakau tidak memberikan keadilan bagi petani tembakau. Aturan yang ada pun lebih diarahkan untuk mematikan industri hasil tembakau. Ketidakadilan itu sudah berawal dari UU 39/2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 tentang Cukai, dan semakin nyata dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT.

Penelitian dilakukan di 5 propinsi terbesar penerima cukai yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Catatan di atas adalah hasil penelitian tentang Karut Marut Hukum dan Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) di Indonesia yang dipaparkan peneliti Indonesia Berdikari, Gugun el Guyanie.

Gugun mengatakan, dalam UU itu, dana cukai yang dikembalikan ke daerah hanya sebesar 2% saja. Sisanya 98% diambil oleh pemerintah pusat. Sementara nilai cukai tahun lalu saja sebesar Rp 84 triliun, jumlah yang sangat besar.

“Tidak ada penjelasan hukum dalam UU itu mengapa dana yang dikembalikan hanya 2%,” kata Gugun, Sabtu (15/06/2013).

Dijelaskan Gugun, distribusi dan pemanfaatan dana hasil cukai di daerah-daerah sangat timpang bagi kepentingan petani tembakau. Hampir semua daerah, lebih dari 60-70% dana cukai dipakai untuk Program Lingkungan Sosial, yaitu program yang berorientasi kesehatan.

“Kalau pun program-program kesehatan itu yang berkaitan dengan rokok, masih masuk akal. Tapi di sejumlah daerah, dana itu dipakai untuk Program KB atau Program HIV/AIDS yang tidak ada hubungannya dengan tembakau,” ujar Gugun.

“Sementara yang diterima oleh petani hampir tidak ada,” sambung Gugun.

Menanggapi hasil penelitian Indonesia Berdikari, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nurtantio Wisnu Brata mengatakan, pada 2004 petani tembakau pernah meminta agar ada dana DBHCHT itu kembali ke petani. Namun begitu keluar Peraturan Menteri Keuangan 84/2008 itu, harapan petani buyar.

Dia beranggapan kalau pun ada peruntukan dana cukai untuk pengembangan kualitas bahan baku, nyatanya program yang diadakan oleh Dinas-dinas Perkebunan di daerah lebih mendorong petani untuk beralih tanaman atau diversifikasi. Misalnya lewat program penyediaan bibit kakao, kopi, dan tanaman lainnya.

“Bahkan ada juga dana hasil cukai yang diselewengkan menjadi dana aspirasi anggota DPRD,” kata Wisnu.

Wisnu mencontohkan, di Kudus dana bagi hasil cukai dibuat program sistematis untuk mengalihkan buruh pabrik rokok ke pelatihan menjahit, memasak, dan salon kecantikan. Padahal Kabupaten Kudus mendapat alokasi terbesar untuk Jawa Tengah yaitu Rp 70,3 miliar.

“Seharusnya, salah satu peruntukan dana cukai adalah untuk pembinaan industri tembakau,” tukasnya.

 

Oleh: Luki Junizar - Editor: Masruroh

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING