all_header_1
Wednesday, 23 Apr 2014 - 21.24 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Perizinan Buram, Videotron Berdiri Bebas di Cagar Budaya

Thursday, 14 Feb 2013 - 00.08 WIB

13 IMG00468 20130213 1332

videotron yang masih tertutup banner (windhi/centroone)

Surabaya - Bangunan cagar budaya dilindungi regulasi untuk membatasi pemanfaatan bangunan. Bangunan cagar budaya, sesuai dengan Perda Penyelenggaraan Reklame juga tak diperbolehkan dipasangi reklame.

Namun hal tersebut rupanya tidak berlaku di Siola. Peraturan untuk melindungi gedung yang dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya itu justru dilanggar sendiri oleh Pemkot Surabaya. Buktinya, di gedung tersebut bisa bebas berdiri videotron. Ini menunjukan jika perizinan di pemkot layak dipertanyakan.

Satpol PP Surabaya selaku penegak Perda dan Tim Penertiban Reklame, menolak adanya videotron tersebut. Namun nyatanya, videotron berukuran 5 meter x 10 meter itu tetap bisa berdiri. Videotron milik PT Kharisma Karya Lestari dikabarkan sudah mengantongi izin dan telah membayar pajaknya sebesar Rp350 juta.

Kabarnya, pengurusan izin itu sudah setahun lalu dan berakhir sampai 11 Pebruari 2013. Selain pajak, biro itu juga memiliki IMB tertanggal 9 Juli 2011 dengan biaya sebesar Rp11 juta. Hanya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) nya saja yang belum dikeluarkan pemkot.

Yang menarik, tidak ada teguran dari Tim Cagar Budaya, walaupun untuk memasang videotron tersebut dinding Siola harus dilubangi sebagai pondasi. Tidak ada tindakan nyata dari Tim Cagar Budaya yang diketuai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya.

Komisi A pun mempertanyakan hal tersebut. “Yang kita pertanyakan adalah rekomendasi pemasangan videotron tersebut di bangunan cagar budaya. Dalam aturannya, merubah bangunan cagar budaya itu tak dibenarkan. Tapi pada Siola, hal ini dibiarkan,” ujar Ketua Komisi A Armudji.

Tentunya dengan terselenggaranya videotron tersebut, diduga ada permainan. Pasalnya, walau tak mengantongi SIPR tapi tetap bisa memasang videotron di Siola.

“Ada apa ini, apakah Tim Cagar Budaya bisa dibeli oleh investor? Jangankan menutup gedung Siola dengan baliho raksasa seperti itu, Bambooden saja memindahkan listplang saja tidak boleh,” katanya.

Pihak PT Kharisma Karya Lestari mengaku sudah melakukan prosedur dengan benar sejak tahun lalu. Bahkan dirinya mempertanyakan birokrasi Pemkot Surabaya yang terkesan tidak jelas karena tidak mengeluarkan SIPR videotron tersebut.

“Kalau memang tidak boleh ya kita tidak akan melanjutkan. Kita sudah melakukan semua sesuai perosedur sejak tahun lalu bahkan sudah membayar pajak. Nah, sekarang kita tinggal menikmatinya ternyata tidak diperbolehkan. Yang jelas kita rugi karena kalau dihitung sudah menghabiskan Rp350 juta untuk mengurus semuanya,” jelas Rinto Ari Rakhman, Direktur Utama PT Kharisma Karya Lestari. (windhi/adv)

 

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING