all_header_1
Sabtu, 29 Nov 2014 - 06.54 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

DPR: Penting Evaluasi Dana Talangan Haji

Kamis, 31 Jan 2013 - 11.21 WIB

Rupiah 16x21

Jakarta - Komisi VIII DPR RI meminta kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengevaluasi penyediaan dana talangan haji dan penyederhanaan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BP BPIH). Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Nasir Djamil terkait hasil kesimpulan rapat antara Komisi VIII dengan Dirjen PHU.  

Menurut Nasir, khusus dana talangan haji, Komisi VIII DPR RI akan mengundang pihak perbankan dan Majelis Ulama Indonesia. sebab, belakangan ini masalah dana talangan haji mencuat karena dinilai bisa memperpanjang antrian bagi calon jemaah haji yang berkategori mampu secara financial.  

Nasir pun mendukung kesimpulan itu dan berharap agar masalah dana talangan haji segera dievaluasi dalam waktu segera ini. dikatakannya, hadirnya dana talangan haji adalah konsekwensi bahwa pelaksanaan haji telah membuka kesempatan bisnis, tidak terkecuali bagi perbankan. Sebab dana talangan haji itu dimaksud untuk merespon kebutuhan dan keinginan masyrakat yang kurang mampu secara finasial agar bisa naik haji.  

Dia pun menilai akar masalah ini dampaknya adalah banyak calon jemaah haji yang mampu akhirnya tertunda akibat bertambahnya calon yang akan berangkat haji. Begitu pun, Nasir mengakui bahwa dana talangan haji hanyalah akibat saja, bukan penyebab semakin lamanya masa tunggu tersebut.  

"Terlepas ada yang pro dan kontra, kami berharap dana talangan haji itu dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan bisnis. karenanya kami perlu mengundang MUI", ujar Nasir Djamil melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (31/01/2013).  

Adapun tentang bank penerima setoran, Nasir Djamil yang juga Politisi PKS setuju dengan adanya penyederhanaan. bahkan diperlukan bank koordinator. manfaat bank koordinator tersebut adalah memudahkan koordinasi antarbank, sehingga proses rekonsiliasi lebih cepat dan mudah. Disamping itu juga untuk mencegah terjadinya proses lobi-lobi masing-masing BPS ke pihak Kemenag.  

"Saat ini, faktanya bank penerima setoran selalu melobi ke Kemenag agar banknya ditunjuk untuk menempatkan dana haji. menurut saya ini kurang etis dan rawan korupsi", ujar mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.  

Oleh: Luki Junizar - Editor: Vivi Irmawati

 

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING