all_header_1
Thursday, 24 Apr 2014 - 14.05 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Tersangka PON Riau Janji Bongkar Keterlibatan Rusli Zaenal

Tuesday, 15 Jan 2013 - 20.41 WIB

rusli

Rusli Zaenal. (Ist)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tujuh tersangka kasus suap PON Riau. Ketujuh tersangka yang merupakan anggota DPR Riau ini ditahan di tempat berbeda.

Ketujuh legislator daerah ini yakni Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), Muh Rum Zen (PPP) dan Turoechan Asyari (PDIP). Ketujuh Anggota dewan yang merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PON itu.

Mereka akan membantu KPK membongkar kasus tersebut. Termasuk membongkar keterlibatan Gubernur Riau, Rusli Zaenal.

Salah satu tersangka asal Partai Amanat Nasional (PAN), Adrian Ali berjanji akan membongkar habis pihak-pihak yang diduga terlibat termasuk keterlibatan Rusli.

"Ia (bongkar ketelibatan Rusli Zaenal). Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, kita akan bongkar habis," kata Adrian Ali melalui kuasa hukumnya, Aziun Asyaari usai mendampingi pemeriksaan dan penahanan kliennya di gedung KPK, Selasa (15/1/2013).

Meski demikian, Aziun mengklaim jika pemeriksaan kliennya hari ini belum menyentuh subtansi kasusnya, termasuk dikorek penyidik KPK soal keterlibatan Rusli Zaenal yang merupakan politisi Partai Golkar tersebut.

"Pemeriksaan tadi baru identitas dan proses pansus. Belum sampai kesana seperi yang ditanyakan tadi," jelasnya.

Menurut Aziun, kliennya merupakan salah satu anggota dari 22 anggota Pansus DPRD Riau yang ikut melakukan pembahasan revisi Perda PON itu.

"Tadi ditanya soal bagaimana pansus bekerja sampai proses penetapan," jelasnya.

Selalu Pansus, Aziun membantah jika kliennya maupun anggota Pansus lainnya berhubungan langsung dengan Gubri Rusli. Pun termasuk mendapat intervensi soal perda tersebut oleh Rusli. Yang ada, kata Aziun, Pansus berhubungan langsung dengan Kadispora yang saat itu dijabat oleh Lukman Abas.

"Kita hanya berhubungan langsung dengan KadisPora Lukman Abbas. Tidak berhubungan dengan Gubernur. Dari 7 orang, pansus itu berhubungan dengan Kadis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan revisi pansus ini," jelasnya.

Saat disinggung mengenai penahanan kliennya hari ini, Aziun mengaku pasrah. Dia memilih mengikuti proses hukum yang berlaku. Kendati demikian, dia berharap agar proses hukum yang mendera kliennya berjalan cepat.

"Kita ikuti proses hukum," tandasnya.

Dalam kasus suap PON Riau, Rusli dianggap mengetahui seluk beluk kasus tersebut. Bahkan, Rusli disinyalir dapat dijerat di dua kasus korupsi, yakni suap PON dan dugaan korupsi stadion utama yang anggarannya Rp 1,1 tiliun.

Rusli sendiri telah diperpanjang masa pencegahan keluar negeri sejak Rabu (10/10/2012) lalu. Untuk kepentingan penyidikan maupun penyelidikan, Politisi Golkar tersebut kembali diperpanjang masa pencegahan keluar negeri untuk 6 bulan kedepan.

Rusli sebelumnnya telah dicekal ke luar negeri bersama Kadispora Riau Lukman Abbas pada tanggal 8 April 2012 lalu. Keduanya dicegah berpergian keluar negeri untuk kepentingan penyidikan kasus suap kepada anggota DPRD Riau senilai Rp 900 juta, terkait pengesahan revisi.

Sebulan kemudian atau setelah mendalami penyidikan, KPK menetapkan Lukman Abbas dan Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin sebagai tersangka kasus suap PON. Keduanya langsung ditahan usai diperiksa pertama kali sebagai tersangka.

Selama masa cekalnya yang berlangsung 6 bulan, Rusli sudah dua kali diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, serta dua kali dihadirkan sebagai saksi di persidangan perkara PON di PN Tipikor Pekanbaru, Riau.

Dalam sidang itu JPU KPK juga memutar bukti sadapan telepon yang mengarah pada dugaan keterlibatannya. Bahkan dalam sidang perkara suap PON ini seorang saksi dari PT Adhi Karya bernama Dicky mengungkapkan pernah menyerahkan uang Rp 500 juta ke kediaman Rusli Zainal. Saksi ini juga yang menyebut soal aliran dana Rp 9 miliar ke DPR RI untuk melobi anggaran PON dari Pusat.

Saat ini, kasus suap PON telah menjerat 13 tersangka, dua di antaranya telah divonis 2 tahun 6 bulan oleh Hakim Tipikor Pekanbaru, yakni PNS Dispora Riau Eka Dharma Putra dan Karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra.

KPK sendiri belum menyimpulkan jumlah dugaan penggelembungan dana proyek yang terjadi dalam pembangunaan proyek Main Stadium Pekan Olahraga Nasional (PON) di komplek Universitas Riau, yang menelan anggaran Rp 1,1 triliun lebih. Namun, KPK memastikan jika penyelidikan masih tetap berjalan dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

Dalam penyelidikan dugaan korupsi pada pengadaan dan pembangunan Main Stadium PON Riau ini, KPK menelusuri apakah ada penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, awalnya Pemerintah Pusat memprediksi proyek pembangunan Main Stadium PON hanya akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 400 miliar. Dengan anggaran tersebut, pemerintah pusat berencana membantu Rp 240 miliar saja.

Namun karena penyusunan anggaran awalnya diduga sudah salah, pusat kemudian mengurungkan bantuan tersebut karena takut terlibat mark up. Sebab, terdapat indikasi bahwa Pemerintan Provinsi Riau menyusun harga berdasarkan plafon tertinggi, sehingga dikhawatirkan bisa bermasalah di kemudian hari.

Sementara yang dijadikan acuan pemerintah pusat adalah pengalaman menghitung pembangunan stadion Gedebage Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Anggaran kedua stadion itu masing-masing tak sampai Rp 450 miliar.

Belakang diketahui ternyata anggaran untuk Stadion Utama PON yang berada di komplek Universitas Riau itu sudah menelan APBD Riau hingga Rp 1,118 triliun dari anggaran sebelumnya Rp 900 miliar.

Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, dugaan markup dalam pembangunan main stadium PON itu diduga mencapai 250 persen. Markup dilakukan dengan modus mengurangi material bangunan, sehingga tidak sesuai dengan space yang direncanakan.

Beberapa di antaranya kursi penonton di tribun stadion utama seharusnya berjumlah 41 ribu unit. Namun ketika dihitung jumlahnya hanya sekitar 37 ribu unit. Persoalan ini sebelumnya pernah mencuat namun tenggelam begitu saja.

Parahnya lagi, konstruksi main stadium diprediksi tidak akan bertahan lama. Pasalnya besi yang digunakan tidak sesuai spech. Mestinya pembangunan konstruksi stadion utama PON itu menggunakan besi ukuran 2,5 mm. Namun yang dipakai hanya ukuran 0,5 mm.

 

Oleh: Rangga Tranggana - Editor: Masruroh

Komentar

rifki singgih

17 Jan 2013 - 13:42 (1 year ago)

rifki singgih/20 tahun/mahasiswa/tangerang selatan/SHM/nahlo

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING