all_header_1
Minggu, 20 Apr 2014 - 20.21 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Polri Janjikan Pemilu 2014 Damai

Rabu, 16 Jan 2013 - 12.29 WIB

Penandatanganan MoU Antara KPU Mabes Polri

Penandatanganan MoU Mabes Polri dan KPU terkait pemilu damai, Rabu (16/01/2013). Foto: Centroone.com/Luki Junizar

Jakarta - Dalam proses pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik menjadi indikator dan barometer adanya kehidupan politik yang maju, beradab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, melalui penegakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan terwujud perubahan serta siklus pemerintahan yang cerdas.

Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam sambutan di Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (16/01/2013).

"Demokratis dan damai menuju keberlangsungan hidup masyarakat yang sejahtera dan bermartabat adalah tujuan dari terselenggaranya pemilu," ucap Timur.

Timur berpendapat betapa pentingnya penyelanggaraan pesta demokrasi bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemilu yang tertib dan aman, maka penyelenggaraan pemilu yang bebas dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana.

"Hal ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, karena dalam pelaksanaannya setiap tahapan proses pemilu memiliki potensi kerawanan yang dapat menjadikan gangguan keamanan utama, dan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu secara keseluruhan," terang mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Lebih lanjut Timur menjelaskan beberapa gangguan keamanan yang harus kita waspadai antara lain, konflik akibat perselisihan penetapan jumlah pemilih, pemalsuan dan pencurian kartu suara, pengerusakan sarana dan prasarana pemilu, politik uang, tindakan kekerasan dan aksi anarkis, serta pelanggaran pemilu lainnya.

Kapolri Timur Pradopo menambahkan jika semua gangguan apabila tidak dikelola sungguh-sungguh, maka berdampak pada aspek kehidupan sosial. Mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah di bangun selama ini.

"Menindaklanjuti perlunya langkah antisipastif di atas, negara telah mengatur mekanisme dan sistem yang mampu mendorong serta melindungi seluruh tahapan pemilu. Agar dapat berjalan sesuai harapan kita semua. Hal ini secara legalitas telah ditetapkan dalam UU no 15 tahun 2011 tentang penyenggaraan pemilu," paparnya.

Oleh karena itu, menurut Timur Pradopo, melalui nota kesepahaman yang didukung kesiapan matang memadai, akan memberi keyakinan pemilu 2014 dapat optimal sesuai rencana.

"Saya berharap nota kesepahaman dan UU lain berkaitan pemilu dapat segera disosialisasikan pada seluruh jajaran pelaksana. Sehingga tercipta persamaan persepsi dan pemahamaman yang menunjang pelaksanaan tugas secara profesional," cetusnya.

Selaku pimpinan Polri, Timur Pradopo berkomitmen untuk Polri senantiasa bersikap profesional netral dan bebas pengaruh pihak manapun dalam mendukung pemilu yang tertib, dan demokratis.

"Oleh karenanya, Polri, Kejagung, KPU dan Bawaslu, dan penyelanggara lain memiliki tekad yang sama mengawal pemilu tahun 2014 dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

 

Oleh: Luki Junizar - Editor: Masruroh

 

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING