all_header_1
Friday, 25 Apr 2014 - 09.26 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

'Duka' Surabaya Kala RSBI Bubar

Thursday, 10 Jan 2013 - 14.23 WIB

RSBI2

Surabaya - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, memang harus dipatuhi semua daerah di Indonesia. Bahkan Surabaya pun akan mematuhinya, namun dengan catatan.

Maksudnya, pematuhan itu merupakan amanat UU. Sementara, RSBI di Surabaya tetap akan dilaksanakan, namun dalam bentuk lain atau hanya ganti baju (namanya) saja. Surabaya bahkan bisa saja menggunakan International Standart Organization (ISO), sehingga namanya tidak lagi RSBI.

Bagi kalangan DPRD Surabaya, keputusan MK itu sangat merugikan Surabaya. Pasalnya, RSBI yang ada di daerah lain berbeda dengan yang ada di Surabaya.

Di daerah lain, termasuk di Ibukota RI, Jakarta, mengapa RSBI banyak diprotes warga. Lantaran di tempat itu, untuk masuk RSBI harus membayar beberapa kali lipat.

Berbeda dengan Surabaya. Di Kota Pahlawan ini, RSBI murni digratiskan, baik itu untuk siswa dari orang tuanya yang mampu ataupun masuk kategori miskin. Yang penting, anaknya berprestasi dan saat mengikuti tes RSBI, berhasil lolos.

Ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Menurut Baktiono, kerugian lain bagi Surabaya adalah psikologis siswa yang ada di RSBI tersebut, dengan adanya penghapusan program itu.

“Kita sepakat dengan keputusan MK agar pendidikan itu tidak dikomersialkan atau tidak diliberalisasi. Memang harus nasionalis. Tapi Surabaya beda dengan daerah lain. Di daerah lain, di RSBI harus mengeluarkan biaya besar. Di Surabaya hal itu tidak sama sekali, karena semua digratiskan tak memandang dari golongan apa anak tersebut,” tandas Baktiono, Kamis (10/01/2013).

Menurut pentolan PDI Perjuangan Surabaya ini, Jakarta memang tak bisa memberikan contoh ke daerah lain atau republik ini, sehingga untuk RSBI dianggap ada kesenjangan.

“Apalagi pusat hanya menganggarkan Rp50 miliar untk RSBI se-Indonesia. Ini sudah kita kritik. Bahkan di Kementerian Pendidikan Nasional juga sudah melanggar UU Sisdiknas, dimana anggaran pendidikan tak samapi 20 persen. Nah, di Surabaya anggaran pendidikannya melebihi angka 20 persen. Ini sudah melampaui anjuran UU. Begitu juga soal wajib belajar, pusat hanya bisa menentukan wajib belajar 9 tahun, di Surabaya sudah jadi wajib belajar 12 tahun,” tukas Baktiono.

Untuk itu, lanjut politikus yang sudah dua periode di kursi legislatif Surabaya ini menegaskan, pihaknya tentu akan membicarakan hal ini dengan Pemkot Surabaya, utamanya Dinas Pendidikan.

RSBI yang masih berupa ‘rintisan’ belum berbentuk ‘sekolah’, sudah dihapuskan. Karena itu Surabaya akan mematuhinya, tapi tetap akan menyelenggarakan program serupa dengan nama berbeda.

Sekolah di Surabaya yang sudah di-RSBI-kan akan dijadikan sekolah ber-ISO. Bahkan RSBI Surabaya itu sudah sangat nasionalis karena lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing.

“MK tidak bisa menekankan jika ini baru program yang sifatnya rintisan. Dan keputusan itu tidak melihat daerah yang sudah benar menjalankan RSBI seperti Surabaya. Masalah ini tetap akan kita bicarakan dengan eksekutif, walau Surabaya akan mematuhi keputusan MK terkait UU Sisdiknas tersebut,” tandas Baktiono.

 

Oleh: Windhi Ariesman - Editor: Masruroh

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING