Selasa, 02 Sep 2014 - 01.32 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Jamkesda Distop, DPRD Jatim Minta RSUD Tetap Optimal

Jumat, 06 Jul 2012 - 03.21 WIB

main 07 main RS Dr Soetomo 2

RSUD Dr Soetomo Surabaya. ist

Surabaya - Terkait dihentikannya kucuran dana Jamkesda di 6 Kabupaten/Kota, Komisi E DPRD Jatim berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) di rumah sakit milik Provinsi Jatim di enam kabupaten/kota di wilayah Jatim tidak berhenti.

"Jangan hanya gara-gara jatah alokasi anggaran untuk program Jamkesda di enam daerah itu distop karena melebihi pagu yang telah ditetapkan Dinkes Provinsi Jatim terus pelayanan kesehatan terhenti. Sebab melayani masyarakat yang sakit itu bagian dari tugas pemerintah," ujar Ahmad Iskandar anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (05/07).

Diterangkannya, pemerintah Kabupaten/Kota jangan sampai lepas tangan setelah ada penghentian dana Jamkesda dari Dinkes Provinsi Jatim itu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi warganya di RSUD setempat.

"Kecuali pasien darurat dan tidak bisa ditangani RSUD Kabupaten/Kota, baru dirujuk ke rumah sakit milik provinsi," papar Ketua FPD DPRD Jatim asal Madura itu

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (dinkes) Jatim menghentikan kucuran dana untuk Jamkesda di enam Kabupaten/Kota di Jatim. Sebab, dana yang dikucurkan sudah melebihi pagu yang telah disepakati.

Sedang pengucuran kembali dana Jamkesda dari provinsi baru akan dilakukan setelah ada pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK-APBD) Jatim 2012.

Diantara daerah yang dihentikan kucuran dana Jamkesda dari propinsi adalah, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Batu dan Kabupaten Madiun. Keenamnya dinilai telah over budget sejak bulan April 2012 lalu.

Dari data Dinkes, alokasi pagu Jamkesda untuk Kabupaten Malang sebesar Rp3,9 miliar, namun klaim Jamkesdanya sudah mencapai Rp.8 Miliar. Artinya, ada tunggakkan sebesar Rp4,1 Miliar. Lalu Kota Malang dengan Pagu Rp4,1 miliar saat ini telah menunggak Rp340 Juta.

Kemudian, Kota Batu dari Pagu Rp769 Juta saat ini menunggak Rp310 Juta. Kabupaten Madiun dari pagu Rp1,7 Miliar telah terjadi penunggakan Rp787 Juta, Kota Mojokerto dari pagu Rp220 Juta, menunggak Rp250 Juta. Dan Kabupaten Mojokerto dari pagu Rp 769 Juta menunggak Rp 310 juta.

Sementara Dinkes Jatim menyebut, daerah-daerah yang over budget itu umumnya terlalu longgar dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM).

 

Oleh:Abdurrakhman K-editor:YL.antama.putra

 

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING