ICW: PNS Koruptor Harus Dipecat

Selasa, 20 Nov 2012 - 13.26 WIB
emerson yuntho ant2

Emerson Yuntho. Foto: Antara

Jakarta - Indonesia Curoption Wacth (ICW) mendorong agar pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi harus dipecat. ICW pun memprotes keras sikap pemerintah yang masih memberi ruang bagi koruptor PNS untuk menduduki jabatan struktural di sejumlah instansi.

"Harusnya koruptor PNS harus di pecat Bukan justru dipertahankan atau diangkat," tegas Koordinator ICW, Emerson Junto dalam diskusi di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Menurut Emerson, pengangkatan koruptor PNS sebagai pejabat struktural tersebut sama halnya memberikan penilaian bahwa birokrasi itu menjadi zona aman bagi koruptor. Sementara hal tersebut dapat menjadi preseden buruk, bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Di negara yang sedang berantas korupsi disaat negara lain sedang mengupayakan menghukum koruptor, kita justru diangkat sebagai pejabat struktural. Kondisi Indonesia itu aneh," sindirnya.

Tindakan pemerintah, kata Emerson, sudah melampaui kewenangan konstitusi karena tidak merujuk pada aturan hukum UU Kepegawaian. Emerson merujuk pada Pasal 23 ayat 5 UU Kepegawaian di mana koruptor PNS harus diberhentikan karena melanggar sumpah dan janji. Selain itu, kebijakan tersebut sama saja melanggar semangat pemberantasan korupsi yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini.

"Di UU kepegawaian Pasal 23 ayat 5 jelas menyebutkan PNS diberhentikn tidak hormat karena melanggar sumph janji dan tidak setia pada UU 45 Karena melakukan tindakan pidana atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP juga mendukung hal tersebut. Di berbagai kasus korupsi yang mendera PNS, kata Johan, KPK memberikan rekomendeasi agar yang bersangkutan diberikan sangksi seperti diberhentikan sementara.

"KPK punya kontribusi untuk bisa membantu atau memberikan punishment dalam memberhentikan jadi PNS. Dalam penyidikan dan penuntutan KPK bisa memerintahkan ke atasan tersangka untuk dilakukan pemberhentian sementara. Jadi sebelum ada vonis bersalah KPK biss memerintahkan ke atasan yang bersangkutan untuk melakukan pemberhentian sementara," papar Johan.

Reporter: Rangga Tranggana - Editor: Raden Trimutia Hatta

Temukan artikel ini di

http://www.centroone.com/news/2012/11/3m/icw-pns-koruptor-harus-dipecat/