Minggu, 21 Des 2014 - 08.05 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Hakim Tolak Keberatan Jacob Purwono dan Kosasih Abbas

Senin, 22 Okt 2012 - 22.50 WIB

tipikor13

Jakarta - Nota keberatan atau Eksepsi dua mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jacob Purwono dan Kosasih Abbas ditolak majelis hakim Tipikor. Hakim menilai keberatan penasihat hukum soal ketiadaan penjelasan rumusan unsur delik dalam pasal yang didakwakan tidak dapat diterima.

Demikian disampaikan hakim anggota Made Hendra saat persidangan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (22/10/2012). Oleh sebab itu, kasus tersebut harus dibuktikan terlebih dulu pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Sementara surat dakwaan jaksa sudah secara jelas menguraikan peran dua terdakwa dalam delik perkara," kata hakim anggota Made Hendra.

Sementara, Ketua Mejelis Hakim Sudjatiko menilai bahwa materi yang disampaikan dalam nota keberatan sudah memasuki tahap pembuktian dalam sidang. Dengan keputusan itu, sidang lanjutan akan dijadwalkan kembali digelar pada Rabu pekan depan.

"Dengan ini eksepsi terdakwa ditolak dan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi," ujarnya.

Sebelumnnya, Dua mantan pejabat Kementerian ESDM, Jacob Purwono dan Kosasih Abbas didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan sistem listrik rumah tenaga surya (Solar Home System) pada 2009. Akibat perbuatan keduanya negara dirugikan sebesar Rp 144,8 miliar.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 2 (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 (1) KUHP.

Sementara dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 (1) KUHP. Mereka diancam pidana penjara paling lama 20 tahun.

Reporter: Rangga Tranggana - Editor: Raden Trimutia Hatta

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING