Status 'Kepemilikan' Gunung Kelud Bisa Berubah

Senin, 16 Jul 2012 - 16.37 WIB
kelud

Gunung Kelud. (Ist)

Surabaya - Penetapan status Gunung Kelud yang diputuskan Pemerintah Provinsi Jatim masuk di wilayah Kabupaten Kediri bukan tidak mungkin dilakukan pengukuran ulang. Apalagi Pemerintah Kabupaten Blitar bersikeras tidak akan mencabut gugatannya yang sekarang diajukan ke PTUN.

"Kalau nanti gugatannya dimenangkan di PTUN, kami siap melakukan pengukuran ulang," kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi di sela workshop Geospasial di Surabaya, Senin (16/07).

BIG dulunya dikenal sebagai Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) yang bertugas mengukur tapal batas wilayah.

BIG, menurut Asep tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah Gunung Kelud masuk ke wilayah Kabupaten Blitar atau Kabupaten Kediri.

"Penetapan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Saat proses pengukuran dilakukan tapal batas, Pemkab Blitar belum siap dengan data-data batas wilayahnya. Gugatan yang mereka ajukan setelah ditemukan data-data pendukung yang bisa memperkuat argumen mereka akan status Gunung Kelud.

Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, Gusti Muhammad Hatta dalam kesempatan yang sama menambahkan, Pemerintah Jatim harus tegas menyikapi permasalahan seperti ini.

"Apalagi penduduknya semakin semakin padat sehingga rawan terjadi konflik," ujarnya.

Kasus tapal batas, dikatakan Gusti memang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar warga sehingga harus segera diselesaikan. Tetapi batas wilayah yang harus diselesaikan adalah batas wilayah yang masih indikatif, sedangkan batas wilayah yang sudah ada ketetapan jelasnya atau defenitif tidak perlu lagi dipermasalahkan karena akan membuat masalah batas wilayah tak tuntas.

 

Oleh: Anggraenny Prajayanti - Editor: Masruroh

Temukan artikel ini di

http://www.centroone.com/news/2012/07/1r/status-kepemilikan-gunung-kelud-bisa-berubah/