Kamis, 30 Okt 2014 - 22.55 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Pembentukan Opini via Survei Pilkada

Selasa, 29 Mei 2012 - 16.14 WIB

Pilgub DKI7

Pembentukan Opini via Survei Pilkada
Jakarta - Jelang Pemilukada DKI Jakarta, lembaga survei berlomba-lomba menujukkan hasil penelitiannya, baik dari tingkat kepuasaan terhadap kepemimpinan ataupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap salah satu pasangan calon. Tidak hanya itu saja, berbagai teknik penghitungan pun digunakan dengan mengambil margine error sekecil-kecilnya.
Menjamurnya lembaga survei yang mengeluarkan penelitian disambut kritikan pedas Pride Indonesia. Lembaga ini menuding sebagian hasil penelitian hanya sekadar untuk membangun opini publik saja.
"Nah saat ini tempat survei cenderung dibuat untuk membangun opini publik saja, karena banyak dari mereka yang sudah terafiliasi oleh partai atau kandidat tertentu. Sehingga harus memenangkan," kata Peneliti Pride Indonesia Agus Herta Sumarto di Jakarta, Selasa (29/5/2012).
Berbekal itu, Agus menilai jika saat ini telah terjadi karut marut dalam hasil survei di DKI Jakarta. Terlebih, survei yang mengatasnamakan metode dan teknik yang sama, namun hasil akhirnya jauh berbeda.
Agus mensinyalir ada yang salah dalam hal ini, entah terkait human error atau tidak. Seharusnya, kata Agus, hal tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat terhadap lembaga-lambaga survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Agus pun menyarankan supaya pemerintah harus membuat regulasi terhadap lembaga-lembaga survei yang ada.
"Apakah itu KPU pusat atau KPUD, dengan membuat track record, bikin tracing media dngan memberi tahukan kepada masyarakat peringkat rating lembaga survei yang sering salah dan benar, buat seperti itu, sehingga bila lambaga yang sering salah meriilis lagi masayarakat dapat menilai," bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Ilmu-ilmu sosial LPPPM Universitas Nasional, Firdaus Syam pun mempertanyakan hasil lembaga survei yang marak belakangan ini. Firdaus menyidir maksud dan tujuan diadakannya survei-survei tersebut.
"Apakah ingin memenangkan suatu kandidat atau apa? Konsekuensinya kalau benar hasil survei yang kontroversial itu benar-benar akan berpengaruh kepada perpolitikan kita saat ini," ujarnya.
Sementara itu, peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah mengatakan, idealnya survei yang dilakukan lembaga survei untuk melakukan evaluasi kerja. Sehingga calon atau partai yang menjadi objek survei dapat berevaluasi.
Namun, hal tersebut tak dilakukan oleh calon atau partai. Sangat disayangkan jika hasil survei tersebut hanya jadi ajang untuk membangun opini publik.
"Dan itu diaminkan oleh lemabaga survei tertentu," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Ubaidillah, apabila hal tersebut terus dibiarkan, publiklah yang akan menilai hasil dan lembaga survei yang selalu melakukan perhitungan salah pada saatnya nanti. Artinya, kredibilitas lembaga survei dipertaruhkan.
Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Pilkada Jakarta tahun 2007 lalu, dimana ada dua lembaga survei melakukan penghitungan yang salah.
"Dimana memperhitungkan salah satu calon Adang Daradjatun tidak akan memperoleh lebih dari 26 persen," ujarnya.
Reporter: Rangga Tranggana - Editor: Ana Shofiana S

Jakarta - Jelang Pemilukada DKI Jakarta, lembaga survei berlomba-lomba menujukkan hasil penelitiannya, baik dari tingkat kepuasaan terhadap kepemimpinan ataupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap salah satu pasangan calon. Tidak hanya itu saja, berbagai teknik penghitungan pun digunakan dengan mengambil margine error sekecil-kecilnya.

Menjamurnya lembaga survei yang mengeluarkan penelitian disambut kritikan pedas Pride Indonesia. Lembaga ini menuding sebagian hasil penelitian hanya sekadar untuk membangun opini publik saja.

"Nah saat ini tempat survei cenderung dibuat untuk membangun opini publik saja, karena banyak dari mereka yang sudah terafiliasi oleh partai atau kandidat tertentu. Sehingga harus memenangkan," kata Peneliti Pride Indonesia Agus Herta Sumarto di Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Berbekal itu, Agus menilai jika saat ini telah terjadi karut marut dalam hasil survei di DKI Jakarta. Terlebih, survei yang mengatasnamakan metode dan teknik yang sama, namun hasil akhirnya jauh berbeda.

Agus mensinyalir ada yang salah dalam hal ini, entah terkait human error atau tidak. Seharusnya, kata Agus, hal tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat terhadap lembaga-lambaga survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Agus pun menyarankan supaya pemerintah harus membuat regulasi terhadap lembaga-lembaga survei yang ada.

"Apakah itu KPU pusat atau KPUD, dengan membuat track record, bikin tracing media dngan memberi tahukan kepada masyarakat peringkat rating lembaga survei yang sering salah dan benar, buat seperti itu, sehingga bila lambaga yang sering salah meriilis lagi masayarakat dapat menilai," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Ilmu-ilmu sosial LPPPM Universitas Nasional, Firdaus Syam pun mempertanyakan hasil lembaga survei yang marak belakangan ini. Firdaus menyidir maksud dan tujuan diadakannya survei-survei tersebut.

"Apakah ingin memenangkan suatu kandidat atau apa? Konsekuensinya kalau benar hasil survei yang kontroversial itu benar-benar akan berpengaruh kepada perpolitikan kita saat ini," ujarnya.

Sementara itu, peneliti senior The Jakarta Institute, Ubaidillah mengatakan, idealnya survei yang dilakukan lembaga survei untuk melakukan evaluasi kerja. Sehingga calon atau partai yang menjadi objek survei dapat berevaluasi.

Namun, hal tersebut tak dilakukan oleh calon atau partai. Sangat disayangkan jika hasil survei tersebut hanya jadi ajang untuk membangun opini publik.

"Dan itu diaminkan oleh lemabaga survei tertentu," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Ubaidillah, apabila hal tersebut terus dibiarkan, publiklah yang akan menilai hasil dan lembaga survei yang selalu melakukan perhitungan salah pada saatnya nanti. Artinya, kredibilitas lembaga survei dipertaruhkan.

Dia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada Pilkada Jakarta tahun 2007 lalu, dimana ada dua lembaga survei melakukan penghitungan yang salah.

"Dimana memperhitungkan salah satu calon Adang Daradjatun tidak akan memperoleh lebih dari 26 persen," ujarnya.

 

Reporter: Rangga Tranggana - Editor: Ana Shofiana S

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING