Bekingan Aparat di Ormas Anarkis

Jakarta - Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan ini adalah kekerasan massa. Pada sebagian kasus anarkis, nama Organisasi Massa (OrMas) Front Pembela Islam (FPI) kerap terlibat baik sebagai pelaku maupun korban.

Teranyar, FPI menjadi sorotan dalam posisi sebagai korban di insiden penolakan warga Kalimantan Tengah di Bandara Tjilik Riwut pada 13 Februari 2012 lalu. Saat itu empat tokoh FPI hendak meresmikan cabang FPI, namun belum sempat menginjakkan kaki, mereka harus angkat kaki.

Padahal sebelumnya FPI jadi buah bibir lantaran melakukan perusakan Gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, 12 Februari 2012 lantaran pemerintah mencabut Perda soal minuman keras. FPI pun resmi dilaporkan Meneteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke polisi.

Setelah itu, beberapa warga yang jengah pada FPI melakukan aksi damai dengan tema Gerakan Tanpa FPI yang menuntut pemerintah membubarkan ormas pimpinan Habib Rizieq tersebut di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 14 Februari 2012.

Sebenarnya sejak Era Gus Dur, FPI sudah diminta untuk membubarkan diri. Namun hingga dua kali pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono FPI justru makin menunjukkan kekuatan dan eksistensi. Lantas mengapa FPI ditakuti?

Ketua Komite Pimpinan Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPP-PRP) Anwar Ma'ruf mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum jika organisasi paramiliter termasuk FPI merupakan peliharaan aparat-aparat negara untuk merepresi dan memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
       
"Rencana rezim neo-liberal dengan menggunakan organisasi-organisasi paramiliter diakui sangat berhasil dalam memecah belah rakyat dan menjauhkan dari tuntutan serta kepentingan utama rakyat Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial," kata Anwar kepada centroone.com ketika dihubungi di Jakarta, Senin (20/2/2012).

Ia menambahkan jika kaum neo-liberal juga ikut andil menjaring pembentukan Ormas. Dengan menyebar jala pada pengangguran dan pekerja informal di Indonesia maka para calon anggota lebih mudah dicari. Selain dengan iming-iming mendapatkan uang secara mudah, mereka dijanjikan kekuasaan semu di tengah-tengah masyarakat dengan menebar teror ketakutan.

"Organisasi paramiliter seperti FPI atau yang lainnya, didukung dan dilindungi oleh polisi serta militer dengan membiarkannya melakukan aksi teror dan kekerasan untuk kepentingan ekonomi politik kaum pemilik modal yang bersedia menyewa mereka," Beber Anwar.

Anwar pun mendesak pemerintah segera membubarkan FPI dan meminta untuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi para anggota jikalau FPI dibubarkan.

"Masalah ini terjadi karena pemerintah lalai dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat yang kemudian rakyat gampang di provokasi untuk masuk kedalam organisasi-organisasi paramiliter tersebut. Sikap kami bulat untuk mendukung pembubaran FPI dengan mengungkap peran dan keterlibatan aparat negara, termasuk pimpinan jendral militer dan polisi, yang membangun FPI dan organisasi sejenisnya sebagai alat teror terhadap kebebasan sipil masyarakat," pinta Anwar.

Melihat sejarah pembentukannya, menurut anwar FPI dan organisasi sejenis memang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku pelanggar HAM, para elit politik serta pemilik modal.

Pembentukan FPI biasanya dikaitkan dengan Pamswakarsa yang dibentuk di tahun 1998-1999 menjelang lengsernya presiden transisi BJ Habibie. Dan digunakan untuk membantu rezim neoliberal menghadapi aksi yang marak kala itu. Termasuk keterlibatan sejumlah mantan petinggi keamanan di belakang FPI.

Terkait adanya rumor yang menilai bahwa FPI dan beberapa ormas dibekingi oleh jendral-jendral purnawirawan, kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto kepada CentroOne.com, di Jakarta, Senin (20/2/2012) mengaku rumor tersebut tidak benar dan sebatas dugaan.

"Kalau saya pikir tidak benar. Ini kan hanya dugaan kita saja ya. Jadi kalau dugaan dekat dengan kepolisian secara personal itu hanya dugaan-dugaan saja. Polisi dekat dengan siapa pun," tuturnya.

Menurut Rikwanto tidak ada larangan bagi jendral purnawirawan dan para aparat untuk dekat dengan Ormas. Namun menurutnya jangan sampai disalahartikan seperti beking-membekingi. Semuanya tergantung situasional.

"Kalau pun mereka mau dekat tidak ada yang bisa melarang. Tapi bukan berarti ada beking-membekingi. Karena suatu saat meraka bisa dekat dan suatu saat bisa jauh tergantung situasional. Jadi bukan karena pernah foto bersama, bicara bersama jadi indikasi dekat dan ada kaitanya dengan mereka (FPI)," lanjutnya.

Dalam alam prinsipnya polisi adalah sahabat semua masyrakat. Namun jika ada yang melanggar hukum harus diproses dan ditindak sesuai apa yang sudah di langgar.

"Apabila ada yang melanggar hukum ya harus di proses, ditindak sesuai apa yang di langgar," imbuhnya Rikwanto.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah membahas masalah kontroversi keberadaan ormas FPI khususnya pasca kejadian penolakan FPI di Palangkaraya.

"Kita kan harus lihat ini secara proporsional dengan kasus yang terjadi di Kalteng. Saya juga dengar dan sudah bicara dengan Gubernur. Saya tidak ingin terjadi seperti di daerah lain di Indonesia (kerusuhan). Itu akan merepotkan kita sekali," tuturnya.

Untuk itu dalam waktu dekat ia akan menyosialisasikan ke berbagai daerah terkait program damai dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam hal pembubaran ormas anarkis.

Sebab dalam negara demokrasi keberadaan ormas atau civil society adalah sebuah jaminan dan mendapat perlindungan negara dalam berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan atau tulisan.

"Tapi juga tidak boleh melakukan tindakan anarkis, tidak boleh memaksakan kehendak dan harus kita sadar bahwa kita ini hidup dalam satu bangsa yang plural, yang terdiri dari berbagai suku agama dan ras. Tidak ada pemaksaan dari 1 kelompok ke kelompk lain. Itu harus dibangun kesadaran hidup bersama," tegas Gamawan.

Reporter: Mahardhikka - Editor: Novi Nadya