Senin, 20 Okt 2014 - 19.58 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

LPMP Jatim Siap Fasilitasi Pemerataan Guru

Rabu, 08 Peb 2012 - 06.44 WIB

salamun

Ketua LPMP Jawa Timur, Salamun

Surabaya - Tanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur siap fasilitasi dan membantu pemerintah provinsi untuk mengumpulkan data guru di 38 kabupaten/ kota di Jatim.

“Selain menunggu data dari masing-masing kabupaten/ kota, kami sendiri sudah menyiapkan data jumlah kelebihan dan kekurangan guru tersebut. Kami menggunakan parameter rombongan belajar. Itu lebih akurat dibandingkan dengan penghitungan berdasar rasio guru dan siswa,” papar Ketua LPMP Jawa Timur, Salamun, Selasa (07/02).

Dari data yang dimiliki LPMP tercatat, jumlah kekurangan guru SMP terbanyak dialami oleh Kabupaten Probolinggo, sementara kabupaten lainnya mengalami kelebihan guru. Sementara di tingkat SMA/ SMK, semua kabupaten/ kota mengalami kelebihan guru.

“Namun itu belum final. Kami masih menunggu hasil laporan masing-masing kabupaten dulu, karena tidak bisa sembarangan. Harus dikroscek lagi. Kami harap upaya pemerataan guru ini tidak membuat guru-guru resah. Terutama guru-guru yang telah puluhan tahun mengajar dan menetap di daerah sekitar sekolah yang diajarnya. Tentu keberatan dan kasihan jika dimutasi begitu saja,” pungkas Salamun.

Sekedar diketahui, dalam SKB lima Menteri, yakni Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB),Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) itu menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) tiap-tiap Provinsi menjadi fasilitator dan membantu pemerintah provinsi untuk mengumpulkan data guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan di kabupaten/ kota.

Dimana sebelumnya, usulan perencanaan pemetaan dan analisa oleh setiap Bupati/ Walikota dari kabupaten/ kota itu akan dievaluasi terlebih dulu oleh Dispendik Provinsi kemudian diserahkan kepada Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Red) melalui LPMP dan Menteri Agama.

 

Oleh: Rakhman Khariry - Editor: Masruroh

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING