Selasa, 02 Sep 2014 - 03.56 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

KPK Dukung RUU Rampas Aset Korupsi

Senin, 05 Des 2011 - 13.47 WIB

borgol7

Ilustrasi

Jakarta - Pemerintah bertekad memasukkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan penuh.

"Ya bagus itu, kita sangat setuju," ucap Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/11).

KPK, sambung dia, mendukung hal tersebut lantaran banyak harta kekayaan koruptor yang terkadang tidak jelas.

"Misalnya ada seorang koruptor yang diduga merugikan keuangan negara Rp 100 miliar. Namun karena hasil korupsi yang dibuktikan di pengadilan hanya Rp 5 miliar, majelis hakim pun hanya memutuskan uang ganti rugi hasil korupsi yang dilakukan koruptor hanya Rp 5 miliar. Nah, uang korupsi yang Rp 95 miliar bagaimana, kan hilang begitu saja. Ujung-ujungnya negara yang merugi," urai Haryono.

Contoh lainnya, sambung dia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK terkadang ketika akan diverifikasi tidak sesuai.

"Nah makanya jika RUU ini menjadi undang-undang, maka negara bisa menyita hartanya," ujar Haryono.

Sebelumnya Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM Wahiduddin menjelaskan, jika RUU tersebut telah disahkan menjadi UU, maka pemerintah bisa mengelola uang sitaan yang berasal dari korupsi. Uang hasil korupsi yang disita diharapkan bisa membantu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

UU tersebut, menurut Wahiduddin, juga diharapkan dapat memberi efek jera, sebab dapat memiskinkan koruptor. Harta kekayaan terpidana korupsi bisa diambil negara jika terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Reporter: Rangga Tranggana - Editor: Shinta Sinaga

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING