Banggar Mogok Bahas RAPBN, Persepsi Global Bisa Berubah

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan aksi Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menghentikan pembahasan RAPBN 2012 bisa mengganggu persepsi global mengenai ekonomi dalam negeri. Sehingga nantinya dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. 

Hatta menambahkan, semestinya tidak ada alasan untuk Banggar menghentikan pembahasan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembahasan APBN dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang. 

"Kita harus jelaskan kepada masyarakat, kepada publik kenapa RAPBN 2012 tidak selesai. Rakyat kan bertanya, ada apa? Kenapa? Ada apa dengan itu? Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang membuat kita tidak selesaikan RAPBN

2012. Rakyat kan bertanya kenapa tidak selesai, pasar kan juga bertanya ada apa. Jadi saya tidak bisa melihat ada sesuatu yang membuat kita untuk tidak menyelesaikan RAPBN 2012," tegas Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat (23/9/2011) kemarin. 

Hatta mengatakan, jika pembahasan tersebut tidak selesai akhir tahun ini, pemerintah harus menggunakan APBN 2011 untuk kembali dijalankan pada tahun depan, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan tidak akan berkembang. 

"Walaupun dalam keadaan tertentu APBN 2012 tidak selesai, ruang itu ada, bahwa APBN harus berjalan, negara ini harus berjalan menggunakan APBN yang lama, tapi itu kan tidak ada badai, topan. Tidak ada ekspansif terhadap APBN kita, yang lama Rp 1.200 triliun sekarang Rp 1.400 triliun," tandasnya. 

Sebelumnya Hatta meminta anggota Banggar DPR RI untuk dapat memisahkan masalah pemeriksaan KPK yang sedang dijalani sekarang dengan penyelesaian amanat Undang-Undang untuk menyelesaikan RAPBN 2012 guna mensukseskan pembagunan Indonesia tahun depan. 

Menurut Hatta dirinya meyakini bahwa sebenarnya Banggar DPR mempunyai semangat yang sama dengan pemerintah dalam penyelesaian pembahasan RAPBN tersebut. karenannya jangan karena permasalahan ini pembahasan dihentikan. 

"Itu pisahkan, itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekonstitusionalan kita yaitu satu hak budget dengan menyelesaikan APBN. Mudah-mudahan, saya yakin spiritnya kawan-kawan di DPR juga ingin menyelesaikan itu," ujarnya. 

Seperti diketahui, pembahasan RAPBN 2012 di Badan Anggaran DPR dihentikan untuk sementara, menyusul pemeriksaan pimpinan alat kelengkapan Dewan itu oleh KPK. Dalam pemeriksaan tersebut KPK mempersoalkan kebijakan yang diambil oleh Banggar. 

"(Pembahasan) diserahkan ke pimpinan DPR sampai ada kejelasan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung. 

Namun menurut Pramono, pimpinan DPR tidak bisa melakukannya karena yang diberi kewenangan membahas anggaran oleh undang-undang adalah Banggar.

Oleh: R.Jihad Akbar-Editor: Vivi Irmawati