Mabes Polri Selidiki Rekening Gendut Pejabat Daerah
Selasa, 26 Jul 2011 - 17.22 WIB
Bareskrim Mabes Polri rencananya akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening pejabat daerah yang memiliki nilai uang besar dan mencurigakan asal-usulnya.
Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Bahrul Alam yang ditemui di kantornya Selasa (26/7) mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti laporan PPATK. “Kami akan tindaklanjuti laporan PPATK ke polisi,“ katanya kepada CentroOne.com.
Ditambahkan Anton, laporan PPATK masih dalam penyidikan. Masalah itu akan ditangani tim tindak pidana ekonomi. Koordinasi dengan PPATK saat ini terus berjalan.
Anton menjelaskan, harus ada bukti atas kecurigaan PPATK kepada rekening bermasalah tersebut. Namun, Anton menyatakan, ketika mendapati rekening bermasalah pun Polri tidak dapat serta merta membekukan atau menindaknya.
Ketika telah ditemukan bukti kecurigaan pun, pembekuan rekening ataupun tindakan lainnya baru dapat dilakukan setelah Polri menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Hingga Mei 2011, PPATK menemukan 2.392 laporan transaksi keuangan mencurigakan milik pejabat pemerintah. Sebanyak 308 di antaranya dinilai bermasalah. Artinya, jumlah uang dalam rekening itu tidak sesuai profil pemiliknya.
Beberapa pejabat yang dicurigai PPATK antara lain Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, dan mantan Bupati Karawang Dadang S. Muchtar.
Dalam penyidikan polisi, mereka mengaku, jumlah ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah adalah hasil jerih payahnya selama berkerja dan berbisnis.
Oleh: Andrian Setyo - Editor: Sarah A. Christie
nikmate
27 Jul 2011 - 23:13 (10 months ago)
TUJUH TURUNAN Korupsi di INDONESIA ku
Pesimis Percuma REKENING GENDUT Gubernur dan Bupati/walikolta tetap aja aman dan nyaman paling nanti sosialisasi teori KPK dan lain-lain tentang pencegahan lagi-lagi pencegahan bak cerita dongeng-dongeng sebelum tidur keluar dari telinga kiri dan kanan apa perlu pake lagu kenangan pemberantasan korupsi ke Gubernur dan Bupati
ataupun walikota tidak pernah ada penindakan rakyat muak sudah, berani bertaruh pasti aman dan tetap nyaman murah bayar cari pengecara, suap donk ke APARAT dan terlindungi
seluruh keluarga dan jangan diteken pemeriksaan untuk anak, ponakan,dan team, cs tidak seperti di cina, jepang, inggris, langsung diteken presiden non aktif atau mundur
dan dicokok KPK dan aparat kebalik jeruji itulah keinginan rakyat dan efek jera yang Yahuud dan Pasti tapi apa daya negeri tujuh turunan setelah reformasi 1998 s/d sekarang sampai anak dan cucu lanjutkan sayang berapa pun pasti kita bayar apa perlu pakai sponsor yang penting ada UU nya dan terorganisir di setiap lembaga rakyat mau apa melawan, paling demo ini itu yang pasti
kafilah tetap berlalu mau apa pokoknya di Pemerintahan Enaaak Tenaaan dan yang paling penting terus nikmatnya korupsi dipemerintah seumur hidup basmi dan binasakan
kacung yang anti korupsi di pemerintah dan dpr apa perlu bumi hanguskan,, duuuh nyaman enaaak tenaaan kasihan deh lu...rakyat makanya mau cepat kaya jadi dewan atau Gubernur dan Bupati/walikolta ngak perlu kerja walaupun hukum dibalik aman tenan jual paket aja .... apa perlu jual daerahnya masing-masing kan sesuai porsi.... iya kan aparat... iya-kan aja pasti.