Selasa, 21 Okt 2014 - 23.43 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Pejabat Publik Penyebab Indonesia Carut Marut

Sabtu, 02 Jul 2011 - 17.47 WIB

main centroone thumbnail73

Kondisi bangsa Indonesia dinilai sejumlah kalangan sedang mengalami 'carut-marut'. Hal tersebut ditenggarai oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan pejabat publik.

Psikolog Politik UI Prof. DR. Hamdi Muluk menilai, hilangnya akal sehat yang menyebabkan Indonesia 'sakit' terjadi pada semua lini terutama di kalangan pejabat publik.

"Publik selalu kalah dengan non publik, pada saat publik berhadapan dengan non publik selalu saja kalah," ucap Hamdi Muluk dalam diskusi bertajuk 'Indonesiaku Sayang Sedang Meradang' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (2/7).

Menurutnya, pejabat publik acap kali menyalahgunakan kewenangan sebagai seorang pemimpin pada intitusi publik. Kebijakan yang dibuat seorang pejabat publik guna 'menyokong' kepentingan pribadi atau kelompaknya saja.

"Kita bisa lihat dari kebijakannya," ujarnya.

Hamdi menilai, negara Indonesia saat ini telah menjauh dari kepentingan publik. Pemerintah, lanjutnya, tidak beriktikad baik untuk mengatasi segala permasalahan publik justru melakukan penghianatan terhadap tujuan negara.

"Ini bukan membaik, tapi malah memburuk," tegasnya.

Senada dengan Hamdi Muluk, Pengamat Ekonomi Politik DR. Ichsanudin Noorsy mengakui keamburadulan bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, pejabat publik menjadi salah faktor penyebab 'sakitnya' bangsa Indonesia.

"Tentunya itu (faktor penyebab Indonesia 'sakit'), karena mereka (pejabat publik) telah berkhianat dengan sumpahnya," tegasnya.

Selain pejabat birokrat, lanjutnya, Politisi juga mempunyai kontribusi negara Indonesia 'meradang'. Namun, politisi jangan selalu dijadikan bantalan meradangnya bangsa ini.

"Jangan hanya melihat dari politisi atau pergerakan. Kita harus lihat, pihak-pihak mana saja yang membuat Indonesia meradang atau sakit atau gila," imbuhnya.

Faktor lain yang menyebabkan Indonesia 'sakit' oleh pejabat publik, tambahnya, adalah kesalahan sistem dalam tatanan birokrasi lembaga publik. Pundi-pundi rupiah menurutnya, ditenggarai menjadi dorongan rusaknya tatanan sistem birokrasi.

"Kalau emang terjadi kesalahan sistem, siapa yang harus disalahkan," ucapnya.

"Probelm besarnya adalah kita mengandalkan segala sesuatu pada ukuran material," tuturnya.

Kordinator International Center For Transitional Justice Usman Hamid mengatakan, pejabat negara tidak hadir melindungi kepentingan publik. Menurutnya, pejabat negara hanya melindungi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

"(Pejabat) negara tidak hadir melindungi (kepentingan) publik," katanya.

Negara, katanya, tidak lagi melindungi kepentingan publik. Pasalnya, pemerintah lebih mementingkan kepentingan asing ketimbang kepentingan publik rakyat Indonesia.

"Nggak ada lagi ruang publik di negara ini," ungkapnya. (ang)

 

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING