Sabtu, 25 Okt 2014 - 17.10 WIB
Follow : Like : RSS : Mobile :
Latest News

Bawaslu: KPU Tak Konsisten Terapkan Aturan

Senin, 24 Jun 2013 - 15.20 WIB

KPU7

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, menilai KPU tidak konsisten dalam menerapkan aturan. Adanya fakta permasalahan dalam kaitan penerapan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak secara konsisten diterapkan antara peraturan KPU dengan petunjuk teknis.

Menurutnya permasalahan tersebut secara jelas perbedaan antara paraturan KPU no 7 tahun 2013 dan nomer 13 tahun 2013 dengan surat KPU nomer 229/KPU/IV/2013, tanggal 8 April 2013, tentang petunjuk teknis tatacara pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Ketidakkonsistenan tersebut antalain menyangkut tanda tangan asli/ basah dari Ketum dan Sekjen Partai, terkait pengajuan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD," ujar Muhammad di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/06/2013).

Selain itu, kata dia, terkait juga pejabat berwenang untuk melegalisir ijazah yang di ajukan oleh masing-masing bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Dari fakta dimaksud dapat disimpulkan bahwa ketidakkonsistenan KPU dalam menerapkan peraturan Perundang-Undangan hingga ke petunjuk teknis, mengakibatkan petugas verifikator tidak secara ketat menerapkan aturan karena adanya berbagai kelonggaran yang berasal dari kebijakan internal KPU. Hal ini pada akhirnya menyebabkan buruknya kualitas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR," bebernya.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, dari hasil pengawasan terhadap DCS, Bawaslu menyampaikan beberapa rekomendasi. Diantaranta meminta KPU untuk mengulang proses verifikasi terhadap dokumen kelengkapan syarat calon anggota DPR RI dengan memperhatikan ketentuan bahwa keseluruhan persyaratan yang diatur dalam UU adalah bersifat wajib dan kumulatif.

"Untuk lebih mengobtimalkan pelaksaan verifikasi ulang tersebut, Bawaslu minta KPU agar memberi akses kepada tim pengawas Bawaslu untuk melakukan pengawasan kangsung bersamaan dengan tim verifikator KPU," ujarnya.

Untuk itu, sambung Muhammad Bawaslu juga meminta pada KPU untuk tidak mengeluarkan kebijakan internal yang justru menimbulkan permasalahan dalam pelaksaan tahapan pemilu.

"KPU harus menjadikan ketentuan dalam paraturan perundang-undangan sebagai syarat yang harus dipenuhji dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

 

Oleh: Luki Junizar - Editor: Masruroh

 

Komentar

Belum ada yang memberikan komentar.

Kirim Komentar

Untuk kirim komentar silahkan Login atau Register

NEWSLETTER
Get our free Centro One newsletter and stay in touch with the latest news and updates from your email inbox!
POLLING