Peran Sekolah Dalam Perlindungan Bahaya Tembakau Perlu Ditingkatkan

Kamis, 27 Feb 2020 | 18.00 WIB

Peran Sekolah Dalam Perlindungan Bahaya Tembakau Perlu Ditingkatkan

Grace Wangge, peneliti senior SEAMEO RECFON saat pemaparan policy brief “Pembangunan SDM Unggul melalui Pengendalian Tembakau dan penerapan KTR di Lingkungan Sekolah”(istimewa)



Centroone.com - Menurut data dari SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) RECFON (Regional Centre for Food and Nutrition), yang tertuang dalam  policy brief “Pembangunan SDM Unggul melalui Pengendalian Tembakau dan penerapan KTR di Lingkungan Sekolah”,  10-19% anak usia di bawah 10 tahun sudah pernah mengonsumsi rokok dalam beragam varian bentuknya. 

Sementara, pada anak usia 12-15 tahun, prevalensinya mencapai 18- 47%. Di antara perokok yang memulai konsumsi tembakau di usia dini, 43,4% di antaranya memulai pada usia 12-13 tahun atau saat anak berada pada level pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di sini terlihat, lingkungan sekolah menjadi bagian penting dari upaya perlindungan anak terhadap dampak negatif  tembakau.  

SEAMEO  RECFON merekomendasikan agar materi mengenai bahaya tembakau dan rokok bagi kesehatan dan gizi diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan anak sekolah, seawal mungkin, minimal mulai pada level sekolah menengah pertama (SMP). 

“Kebiasaan orangtua merokok di rumah juga mendorong anak untuk merokok setiap hari. Perilaku merokok dalam keluarga terbukti memengaruhi kesehatan dan status gizi anak, tidak hanya pada anak usia sekolah namun juga balita” tukas  Muchtaruddin Mansyur, Direktur SEAMEO RECFON baru-baru ini. 

Sekolah atau tempat proses belajar dan mengajar sendiri telah dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 tahun 2012. PP ini kemudian diperkuat dalam peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 64 tahun 2015 tentang KTR di Sekolah.

SEAMEO RECFON mendorong pemerintah membentuk  institusionalisasi pengawasan kawasan tanpa rokok sekolah, sekaligus salah satu indikator kinerja aparatur pemerintah daerah.    by