Dewan Soroti Macetnya Pengerjaan Rusun Gununganyar

Kamis, 12 Sep 2019 | 10.39 WIB

Dewan Soroti Macetnya Pengerjaan Rusun Gununganyar

Lokasi Rusun Gunungayar yang belum ada pekerjaan. (Windhi/centroone)


Centroone.com - Di Surabaya sebagai kota yang dinilai bersih dalam tata kelola pemerintahannya, ternyata masih terdapat coreng yang bisa merusak citra tersebut. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di kota itu. Apalagi pembangunan dimaksud sangat dibutuhkan masyarakat, yakni pembangunan Rumah Susun (Rusun).

Pembangunan Rusun di Gunung Anyar itu masuk pada putaran lelang VIII, 19 Februari 2019. Bahkan pemenang lelangnya sudah diumumkan atas nama PT Penamas Rashata Prisma yang beralamat di Jl Minangkabau 6-G lantai IV Jakarta Selatan dengan nilai proyek pekerjaan konstruksi sebesar Rp20.393.334.812,26. Penandatanganan kontrak itu juga sudah dilakukan pada 25 Maret dan 2 April 2019. Bahkan kabarnya, perusahaan itu juga sudah menerima uang muka.

Sayangnya, sampai beberapa hari yang lalu, proyek itu belum juga berjalan. Di lolasi proyek hanya terlihat beberapa alat berat untuk menancapkan tiang pancang. Namun tak satupun tiang pancang di lokasi itu yang tertancap. Nampaknya pelaksanaan proyek yang memiliki nilai pagu Rp23.077.214.270,00, seolah tak diawasi konsultan pengawas CV Azita Abadi.

Padahal tahun 2019 ini hanya tinggal beberapa bulan saja, sementara proyek itu juga belum berjalan. Dikhawatirkan, hingga tahun 2019 berakhir, proyek itu belum juga dikerjakan. Jika begini, pemkot tentu harus tegas dalam pemberian sanksinya.

Di lokasi yang terdapat papan nama sebagai pengumuman pelaksanaan proyek juga tak jelas. Di papan nama itu tak tertera secara rinci kapan proyek itu berjalan dan selesai. Bahkan anggaran proyek itu juga tak disebutkan, hanya menyebutkan menggunakan APBD Kota Surabaya. Tentu hal ini tak benar, karena terkesan pelaksana proyek menghindar dari pengawasan masyarakat.

Sementara Chalid Buchori selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai satuan kerja proyek itu saat dikonfirmasi wartawan mengaku sangat berterima kasih atas informasi tersebut. Dia juga berjanji akan menurunkan petugasnya untuk mengecek kebenaran di lokasi tersebut.

Tak bisa dipungkiri, pembangunan gedung type C2 dengan nomor kontrak 643/3704-PKP/436.7.5/2019 itu memang sangat dibutuhkan warga. Apalagi ada ribuan warga Surabaya yang mengantri untuk bisa masuk Rusun. Sementara, Rusun baru yang sangat diharapkan warga belum juga dikerjakan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat dikonfirmasi tentang ‘macetnya’ proyek itu mengaku sangat menyayangkannya. “Semua proyek infrastruktur yang ada di pemkot, ada tahapannya yang matang. Mulai perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan waktunya kapan, itu sudah disusun. Apalagi ini terkait Rusun, di Surabaya waiting list untuk Rusun itu sangat besar, itu sangat urgent, Rusun itu menjadi prioritas. Kita lihat dulu perjanjiannya, kalau ada wanprestasi apakah nanti ada perbaharuan, apakah ada sanksi dan pemutusan. Yang jelas, jangan ada keterlambatan pembangunan di Kota Surabaya, apalagi itu masuk program prioritas,” tegas Reni.

Menurut Reni, harus dicari dulu permasalahannya. Apakah pelaksananya tidak siap? “Ini aneh juga sampa pelaksananya tidak siap? Ketika sudah memenangkan lelang, harusnya pemkot sudah tahu kalau pelaksana ini layak mengerjakannya. Kalau terkait sudah menerima uang muka 20 persen, tentu harus melihat hak dan kewajiban kedua pihak (pelaksana dan pemkot, red) dan semuanya harus dijalankan,” tandas politikus PKS Surabaya ini.

Terkait potensi melanggar hukum, tetap harus melihat hak dan kewajibannya. Apakah ada yang diciderai dari kewajiban yang harusnya dijalankan, itu masuk wanprestasi. Semua tidak otomatis langsung dijatuhkan sanksi sampai blacklist, pemkot harus adil untuk menelitinya atau menyikapinya.

“Dilihat kalau ada kesalahan yang tak sesuai dengan kontrak kerja, tentu itu harus disanksi. Keterlambatan pekerjaan itu juga ada sanksinya,” ungkap Reni. (windhi/adv)