Garap Aturan Pemblokiran Ponsel Ilegal , 3 Kementrian "Gotong Royong"

Rabu, 07 Ags 2019 | 13.00 WIB

Garap Aturan Pemblokiran Ponsel Ilegal , 3 Kementrian

ilustrasi (pixabay)


Centroone.com - Pemerintah menargetkan Indonesia merdeka dari ponsel black market (BM) untuk mendongkrak pajak dan pertumbuhan industri ponsel yang sehat. Perdagangan ponsel BM membawa kerugian untuk konsumen, industri dan negara. 

Untuk menekan peredaran ponsel ilegal - pertengahan Agustus nanti, tiga kementrian yakni  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan meresmikan aturan pemblokiran smartphone ilegal lewat validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) serta Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel. 

Implementasi regulasi validasi IMEI akan berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama, inisiasi ditandai dengan penandatanganan tiga peraturan menteri. Selanjutnya, fase kedua, persiapan. 

"Dalam fase ini pemerintah menyiapkan SIBINA (Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional) agar bisa dilakukan sinkronisasi data dengan data operator seluler. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan penyiapan pusat layanan konsumen. operator seluler serta penyiapan pusat layanan konsumen. Fase pertama dan kedua ini diharapkan bisa terealisasi bulan Agustus 2019," tutur Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail. 

Fase selanjutnya yang dilakukan disebut fase operasional dalam bentuk eksekusi oleh operator telekomunikasi dengan melakukan pengiriman notifikasi oleh operator ke pemegang IMEI duplikat untuk membuktikan keaslian perangkat. penyediaan layanan lost and stolen dan sosialisasi laniutan. 

Dirjen SDPPI, Ismail mengatakan dalam pengendalian IMEI ini pembagian tugas dibagi tiga kementerian. "Kemenperin memiliki tugas menyiapkan database dan SIBINA sekaligus prosedur verifikasi dan validasi IMEI. Sementara,  Kementerian Kominfo meminta operator menyediakan layanan lost and stolen dan  sistem penghubung antara SIBINA dan EIR.  Dan Kemendag akan membina pedagang untuk mendaftarkan stok IMEI perangkat ke dalam SIBINA," tuturnya.   bbs