Rumuskan Kurikulum Antikorupsi Untuk SD dan SMP

Selasa, 20 Ags 2019 | 19.30 WIB

Rumuskan Kurikulum Antikorupsi Untuk SD dan SMP

Wali Kota Risma bersama Direktur SPAK Maria Kresentia. (Windhi/centroone)


Centroone.com - Melanjutkan program pendidikan antikorupsi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Direktur Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia Maria Kresentia bertemu di ruang kerja wali kota, Balai Kota, Selasa (20/8/2019). 

Pertemuan itu membahas rumusan kerangka kurikulum pendidikan antikorupsi. Nantinya kurikulum ini akan dikemas menjadi mata pelajaran dan diterapkan pada siswa-siswi tingkat SD/MI sampai SMP/MTs se-Surabaya.

Wali Kota Risma mengungkapkan, metode tersebut untuk pencegahan korupsi. Melalui metode itu, anak-anak akan dikenalkan apa itu pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran yang akan disampaikan. Sehingga dengan cara ini, menjadi metode pendidikan karakter bagi pelajar sedini mungkin. 

“Pembuatan kurikulum ini tidak menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwali), bisa langsung dijalankan, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya,” kata Wali Kota Risma.


Dia menjelaskan, kurikulum antikorupsi akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Pelajaran itu akan dikemas semenarik mungkin agar siswa-siswi tidak bosan dan tetap tertarik mengikuti pelajaran tersebut. 

Menurutnya, yang paling penting dari kurikulum ini adalah penerapannya secara terus menerus dimulai dari hal-hal sederhana. “Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” kata wali kota perempuan pertama di Surabaya.


Sementara Direktur SPAK Indonesia Maria Kresentia menjelaskan, pertemuan ini adalah kerjasama lanjutan setelah tahun 2016. Sebelumnya, di tahun itu, Wali Kota Risma bersama SPAK pernah membagikan 1.000 modul antikorupsi berupa alat permainan kepada 1.000 guru PAUD se-Surabaya.


“Mengembangkan dari tahun 2016 itu, kami ikut membantu mewujudkan rencana ibu wali membuat kurikulum antikorupsi. Kami merasa sangat cocok dengan visi Ibu Risma membangun antikorupsi sebagai pendidikan karakter anak-anak,” kata Maria seusai audiensi.


Untuk menciptakan kematangan kurikulum ini, Maria memastikan, bahwa SPAK nantinya akan menggelar diskusi dalam sebuah forum yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dispendik Kota Surabaya. “Jadi bentuknya adalah berupa mata pelajaran PPKN,” jelasnya.


Selain pembuatan kurikulum antikorupsi, Maria menyebut, hasil dari audiensi dengan Wali Kota Risma yakni memberikan modul antikorupsi di seluruh perpustakaan-perpsutakaan Surabaya. Hal tersebut untuk memaksimalkan pendidikan karakter tidak hanya di dalam  ruang kelas saja, namun di perpustakaan umum juga disediakan. “Modulnya nanti kami siapkan berupa permainan,” ungkapnya.


Namun, kata Maria, melihat jumlah perpustakaan di Surabaya yang mencapai 1.000 lebih, maka dari itu pihaknya memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya. “Ini akan segera kami realisasikan,” pungkasnya.


Perlu diketahui, gerakan SPAK merupakan program yang diinisiasi KPK. Gerakan ini diisi dan diberdayakan oleh perempuan seluruh Indonesia. Agen-agen SPAK terdiri dari berbagai latar belakang perempuan. Mulai dari ibu rumah tangga, aktivis, guru hingga perempuan yang berkarir di pemerintahan dan swasta. (windhi/by) .