Dewan Kembalikan Draft Raperda Ke Pemkot Surabaya

Sabtu, 17 Ags 2019 | 23.21 WIB

Dewan Kembalikan Draft Raperda Ke Pemkot Surabaya

Syaifudin Zuhri.(windhi/centroone)


Centroone.com - DPRD Surabaya akan mengembalikan draft Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Pemkot Surabaya. Ini lantaran ada ketidaksesuaian sanksi yang di draft dengan yang di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri mengatakan, pengembalian raperda karena masih ada ketidaksesuaian antara usulan pemerintah kota dengan KUHAP, berkaitan dengan masalah tindak pidana ringan (Tipiring). “Usulan pemerintah kota 6 bulan, sedangkan sesuai KUHAP 3 bulan. Makanya, tak bisa disahkan,” terangnya.

Anggota Pansus Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum ini menyampaikan, selain kurungan selama 3 bulan, pelanggar perda juga dikenai denda sebesar Rp50 juta. Dia mengaku, penyusunan raperda bertujuan untuk mengatur penggunaan area Damija (Daerah Milik Jalan) dan Rumija (Ruang Milik Jalan) serta bangunan. 

“Gak boleh pembiaran bangunan yang merusak estetika. Kalau dibiarkan kumuh kena sanksi,” sebut politisi PDI Perjuangan Surabaya ini.

Pelanggaran lainnya yang banyak terjadi adalah penggunaan damija untuk tempat berjualan. Menurutnya, penggunaan damija dan rumija harus melalui izin terlebih dahulu. “Misalkan, ada kegiatan yang menutup jalan tanpa izin, bisa kena tipiring,” tandas pria yang akrab disapa Ipuk.

Syaifudin menegaskan, bahwa pembuatan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penggunaan damija dan rumija dimungkinkan jika mengantongi izin atau untuk kepentingan bangsa.

Dia mengakui, tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar memang ada mekanismenya. Sebelum dikenai denda atau kurungan, pelanggar dikenai peringatan terlebih dahulu. “Butuh proses, tak bisa serta merta didenda atau dihukum,” tandas Syaifudin.

Syaifudin menambahkan, meskipun aturan tentang ketentraman dan ketertiban umum berupa perda, Apabila masuk kategori tipiring, maka ranah aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penindakannya. (windhi/by).