DPRD Desak Pemkot Surabaya Tutup Perusahaan Batu Bara Tak Berizin

Jumat, 12 Jul 2019 | 22.00 WIB

DPRD Desak Pemkot Surabaya Tutup Perusahaan Batu Bara Tak Berizin

Syaifudin Zuhri. (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus bertindak tegas untuk menutup operasional perusahaan batu bara yang tidak berizin. Ada sekitar tujuh perusahaan batu bara yang berada di Tambak Osowilangon yang belum berizin.

Disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, sejumlah perusahaan batu bara yang menempatkan material batu baranya di wilayah Tambak Osowilangon, diduga mencemari lingkungan udara ke sekitar warga Tambak Osowilangon. Ditambahkan Syaifuddin Zuhri, dari tujuh perusahaan batu bara yang ada, hanya satu yang memiliki izin lingkungan.

"Demi keselamatan warga, Pemkot Surabaya harus menindak tegas perusahaan batu bara yang tak berizin, dengan menutup operasional perusahaan." ujarnya kepada wartawan usai hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya di Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (12/7/2019).

Dia menjelaskan, saat ini banyak keluhan warga Tambak Osowilangon, dimana diketahui karena banyak timbunan-timbunan batu bara yang seharusnya, Pemkot Surabaya yang memiliki regulasi harus bertindak tegas kepada pemilik batu bara. Tindakan tegas tersebut, tambah Syaifuddin Zuhri, demi keselamatan warga sekitar timbunan batu bara. Karena sudah jelas berdampak pada udara kotor saat musim panas, maka batu bara akan terurai yang mempengaruhi pernapasan warga sekitar Tambak Osowilangon.

Anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dari PDI Perjuangan Kota Surabaya yang kini terpilih kembali menjadi anggota dewan menambahkan, Komisi C meminta kepada Lurah Tambak Osowilangun, Camat, Satpol PP untuk segera melakukan inventarisasi mana saja perusahaan batu bara yang belum memiliki izin lingkungan agar secepatnya kita panggil. "Paling lambat pekan depan, Lurah Tambak Osowilangon, Camat dan Satpol PP harus sudah menginformasikan ke Komisi C, mana perusahaan batu bara yang belum berizin," tegasnya.

Sementara Sugiharto, Komisaris CV Barkalin Arta Prima, salah satu perusahaan batu bara mengatakan, dirinya merasa heran mengapa dipanggil hearing di Komisi C, padahal perusahaan batu baranya sudah lengkap semua izinnya. "Perusahaan saya sudah lengkap izinnya, tapi tidak tahu yang tujuh perusahaan lainnya." kata Sugiharto kepada wartawan. (windhi/adv)


...
0




There are 0 comments in this current article