Pemkot Dan Dewan Sama-Sama Cari Solusi Penurunan Tarif PBB

Selasa, 18 Jun 2019 | 12.00 WIB

Pemkot Dan Dewan Sama-Sama Cari Solusi Penurunan Tarif PBB

Saat hearing membahas penurunan tarif PBB. (WIndhi/Centroone)


Centroone.com - Pemkot Surabaya nampaknya tetap bersikeras agar tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak diturunkan. Pasalnya, jika tarif diturunkan akan ada potensial lost atau kerugian sebesar 30 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal ini mengemuka saat dengar pendapat (Hearing) antara Dinas Pendatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya dengan Pansus Revisi PBB di ruang Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (17/6/2019). Usai hearing, Kepala DPPK Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, soal usul dewan agar tarif PBB diturunkan agar tidak membebani masyarakat, Pemkot Surabaya bersama dewan masih mencari formula agar penurunan tarif PBB tidak berdampak pada PAD. "Karena terus terang jika diturunkan PAD Surabaya akan tergerus 30 persen," ujar Yusron. 

Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya bersama DPRD masih mencari solusi terbaik jika benar-benar tarif PBB diturunkan, misalnya menggenjot sektor pajak lain di luar PBB yang bisa menghasilkam PAD, jadi jika tarif turun maka tidak mengganggu postur pendapatan kota Surabaya. "Disisi lain kita tidak ingin kehilangan pendapatan, namun disisi lain pula agar masyarakat tidak merasa berat dengan tarif PBB yang saat ini berlakum," terang Yusron.

Dirinya menambahkan, pada dasarnya jika masyarakat dalam penghitungan PBB-nya merasa berat untuk membayar, Pemkot sudah memfasilitasi warga bisa mengajukan pengurangan pembayaran PBB yang diatur dalam Perwali 12 soal keringanan membayar PBB. Saat ditanya target pendapatan pajak tahun 2019, Yusron mengatakan Pemkot Surabaya menargetkan Rp1,05 triliun hingga akhir tahun 2019. 

Sampai semester pertama tahun ini, ujar Yusron, pendapatan pajak 50 persen sudah masuk, sehingga pihaknya optimis  target Rp1 triliun bisa tercapai. "Sama dengan tahun lalu, dimana kita mencapai target pendapatan pajak daerah yaitu Rp1 triliun," ungkapnya.

Sementara Ketua Pansus Revisi Perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Anugrah Ariyadi menilai, Pemkot Surabaya tidak perlu khawatir soal potensial lost pendapatan daerah jika benar-benar tarif PBB diturunkan.

Pasalnya, banyak pendapatan dari sektor lain seperti penghasilan pajak restoran, hotel, tempat hiburan, pariwisata yang bisa di ambil untuk mengcover potensial lost atau kerugian pendapatan sebesar 30 persen PAD jika tarif PBB diturunkan. "Kita cari alternatif solution dari revisi Perda PBB ini, disatu sisi tidak memberatkan warga, disisi lain PAD Pemkot Surabaya juga tidak hilang," terang Anugrah Ariyadi.

Dia menjelaskan, sebelumnya banyak keluhan warga soal tingginya tarif PBB, oleh karena itu pihaknya di dewan mengusulkan agar tarif PBB diturunkan dengan merevisi perda PBB terlebih dahulu. Lebih lanjut politisi senior PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut mengatakan, dari catatan yang dimiliki Pansus Revisi Perda PBB, PAD yang terancam hilang jika tarif diturunkan, sekitar Rp269 miliar atau 30 persen dari total PAD. "Tapi Pemkot tidak perlu khawatir, kita di Pansus akan mencarikan pendapatan dari sektor lain sehingga tidak terjadi potensial lost," tegasnya.

Saat disinggung, jika Pemkot tetap ngotot tarif PBB tidak diturunkan, sementara Pansus bersikeras tarif harus turun guna meringankan beban masyarakat, Anugrah mengatakan, antara Pansus dan Pemkot tidak ada saling bersitegang. Sebaliknya, kata Anugrah, Pansus bersama Pemkot Surabaya sedang mencari win-win solution dari rencana penurunan tarif PBB. "Ndak ada itu ngotot-ngototan, ya kita berikan solusi terbaik. Oleh karenya hearing hari ini kita lanjut Senin pekan depan," ungkapnya. (windhi/adv)