Gubernur Tegaskan Orang Tua Harus Tolak Pungutan PPDB

Senin, 17 Jun 2019 | 11.00 WIB

Gubernur Tegaskan Orang Tua Harus Tolak Pungutan PPDB

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa


Centroone.com - Orang tua murid dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK diminta waspada terhadap pungutan dalam bentuk apapun. Orang tua diminta harus memahami regulasi tentang PPDB tersebut agar tak tertipu atau tergiur tawaran menarik dengan cara membayar sejumlah rupiah.

Hal ini diingatkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahwa PPDM SMA/SMK 2019 sama sekali tak ada pungutan apapun alias gratis. “Saya mendengar ada yang diminta uang sekian agar anaknya bisa diterima di sekolah tertentu, saya sudah minta Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mengirimkan stafnya untuk mengecek dan hal itu ternyata tidak benar. Jadi kalau ada yang meminta uang kemungkinan orang tersebut broker, hanya cari keuntungan saja,” tegas Khofifah.

Menurutnya, hal seperti ini bisa terjadi di banyak tempat, tidak hanya saat proses PPDB saja. Untuk itu, dia membuka diri menerima segala keluhan, temuan dan masukan dari masyarakat untuk nantinya segera direspon dan dibahas. “Untuk itu saya meminta semua pihak untuk bisa menjaga kebersihan dari proses PPDB yang berjalan ini,” katanya. 

Sementara terkait masalah zonasi sesuai aturan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Khofifah mengatakan, dirinya sudah bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menyampaikan berbagai masukan dari masyarakat. Selain itu, dari pertemuan ini dia berharap ke depan ada format yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, karena dia meyakini tidak ada regulasi atau kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Dari pertemuan tersebut, dilaporkan bahwa sebanyak 90 persen merupakan zonasi penuh. Dari zonasi penuh ini sebanyak 20 persen untuk keluarga kurang mampu dan sebanyak 5 persennya untuk anak-anak buruh. Dia berharap sampai dengan 20 Juni 2019, hal ini bisa dimaksimalkan.

Khofifah menjelaskan, kuota 20 persen bagi keluarga tidak mampu ini menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Dimana salah satu upaya pengurangan kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. “Sampai jam 1 dinihari (14 Juni, red) terkonfirmasi kira-kira 70 persen dari kuota untuk keluarga kurang mampu ini sudah terisi,” terangnya.

Ditambahkannya, bila ada pihak-pihak yang kurang berkenan anaknya bersekolah bersama dengan anak-anak kurang mampu ini, dia memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi prestasi anak-anak. Apalagi dengan adanya Sistem Kredit Semester (SKS) memungkinkan anak mereka untuk tetap berpacu dengan prestasi. Anak-anak pun masih bisa mencari tambahan pendidikan misalnya melalui les musik atau bimbingan belajar. Artinya bagi keluarga mampu mereka tetap bisa menambahkan apa yang diinginkan oleh keluarga dan terutama anak-anak mereka.

“Jadi saya mohon ini adalah starting point kita untuk memberikan peluang bagi anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Kita saling mengawal dan mengontrol. Insyaa Allah tidak akan ada penurunan kualitas di lembaga pendidikan, yang ada sebaliknya kita justru ingin mendirikan di semua zona itu ada sekolah-sekolah yang bisa memberikan persepsi publik bawah ini memang sekolah unggulan,” terangnya.

Khofifah juga meminta para guru menyeimbangkan pengajaran yang tidak hanya mengedepankan intelektualitas, tapi juga nilai spiritual dan sosial. Hal ini dilakukan guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai bagian dari Program Nawa Bhati Satya yakni Jatim Cerdas. “Guru mapel apapun tolong hal ini diajarkan kepada siswa. Bila hanya terpaku dengan mapel yang kita ajarkan maka tidak ada penyentuhan yang membangun jiwa. Kebanyakan hanya membangun intelektualitas tapi karakter tidak,” pungkasnya. (windhi/by)