Pilkada Surabaya September 2020, Kebutuhan Anggaran Sekitar 58 Miliar

Kamis, 13 Jun 2019 | 20.00 WIB

Pilkada Surabaya September 2020, Kebutuhan Anggaran Sekitar 58 Miliar

Ketua KPU RI Arif Budiman saat melantik komisioner KPU Kabupaten/Kota di Jatim (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk Kota Surabaya, dijadwalkan digelar pada September 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman, saat melantik seluruh komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Jatim di JW Marriott Hotel Surabaya, Kamis (13/6/2019). “Pilkada serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia yang masa kepemimpinan kepala daerahnya berakhir di tahun 2020.Tanggalnya (masih) belum. Nanti akan kami tetapkan,” ujar Arief Budiman.

Tentunya kegiatan itu akan dimulai dengan menetapkan hari pemungutan suara pada September 2019, berikut tahapan-tahapannya. Arief menyatakan launching itu digelar tepat dengan satu tahun jelang hari H Pilkada. “Karena Pilkada serentak, tanggalnya sama, KPU akan membuat Peraturan KPU tentang jadwal tahapan dan programnya,” jelas dia.

Arief menambahkan, tahapannya antara lain ada rencana program, rencana anggaran, kemudian menyusun detail tahapannya. Mulai tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pemilu, distribusi logistik, kampanye sampai pemungutan suara.

Sementara pelaksanaan Pilkada Surabaya yang masih kurang 15 bulan, tentu KPU Surabaya harus mempersiapkan diri. Hal pertama yang jadi fokus KPU Surabaya adalah mempersiapkan anggaran untuk Pilakada Surabaya sebesar Rp85,1 miliar.

“Yang sudah diajukan (KPUD) periode kemarin itu diangka Rp85,1 miliar,” ungkap komisioner KPU Surabaya Nur Syamsi yang kembali terpilih untuk periode keduanya.

Namun bisa saja angka untuk Pilkada Surabaya 2020 itu jumlahnya lebih besar. Sebab jumlah itu memang selalu naik. Pada Pilkada 2015 saja, kebutuhan anggarannya mencapai Rp72 miliar.

Menurut Nur Syamsi, bertambahnya anggaran itu karena ada beberapa kebutuhan yang harus diadakan KPU. “Ada beberapa logistik yang harus diadakan sendiri oleh KPU, maka pembiayaannya ada kenaikan. Anggaran itu sudah diajukan ke Pemkot Surabaya oleh KPU Surabaya periode 2014-2019. Pengajuan dilaksanakan awal Juni 2019,” ujar Nur Syamsi.

Pembiayaannya dari APBD sehingga di kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. (windhi/by)