Diarahkan ke SMP Swasta, Status Mitra Warga TIdak Lagi Laku

Kamis, 13 Jun 2019 | 16.00 WIB

Diarahkan ke SMP Swasta, Status Mitra Warga TIdak Lagi Laku

Anggota Komisi D Ibnu Sobir (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP di Surabaya, masih banyak protes dari warga. Bahkan, beberapa tahun lalu, status mitra warga yang selalu diburu warga (baik miskin maupun kaya), kini sudah tak favorit lagi. Pasalnya, tak sedikit warga yang menolak status itu lantaran pihak Dinas Pendidikan Kota Suraya menempatkan murid dengan status mitra warga di sekolah swasta.

Akhirnya para orang tua yang anaknya  bestatus mitra warga, tak sedikit yang menanggalkan statusnya dan memilih PPDB dengan jalur sekolah Kawasan atau sekolah zonasi. Tentu saja, para orang tua itu harus membuat surat pernyataan terhadap ‘perubahan’ statusnya, bahkan harus menolak menandatangani Pakta Integritas status itu melalui online.

Disampaikan warga Jangkungan, Bu Indra, dirinya harus menolak anaknya yang ‘distatuskan’ mitra warga karena ditunjuk Dinas Pendidikan untuk mendaftar di SMP 45. “Itu kan sekolah swasta, saya juga tak mau anak saya berstatus mitra warga. Saya sudah membuat surat pernyataan untuk menolak status itu. Anak saya nilainya baik, makanya saya anjurkan untuk memilih di sekolah Kawasan. Gak papa harus melalui TPA (Tes Potensi Akademik, red), yang penting dicoba dulu. Jika memang tak lolos, kami coba yang zonasi,” ungkap Bu Indra.

Hal yang sama juga diakui anggota DPRD Surabaya Ibnu Sobir. Anggota Komisi D ini mengaku kesal karena kriteria mitra warga itu tak jelas. Bagaimana surveinya juga tak jelas. “Yang jelas, ada SK Wali Kota Surabaya terhadap penentuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR, red). Dari SK itu muncul antara 800-900 ribu masyarakat MBR. Dari dari jumlah itu, ada 14.000 murid SD yang lulus untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya. Tapi penentuan itu masih menggunakan data 2018 dan hasilnya masih tak jelas,” ungkap Ketua Fraksi PKS ini.

Tak hanya itu, yang membuat dirinya kesal lantaran anaknya yang baru lulus SD, masuk kategori mitra warga. Selain itu anaknya mendapat jatah masuk di SMPN 61 bersama satu anak mitra warga lainnya. “Ini kan tidak benar, seharusnya jatah anak saya itu bisa untuk anak lain. Terus terang kalau saya tak repot, sebab anak saya pasti akan saya masukan ke pondok pesantren,” kata mantan ketua PKS Surabaya ini.

Dia menjelaskan, dalam urusan zonasi ini, sebenarnya negara sudah hadir di masyarakat. Beda dengan PPDB beberapa tahun terakhir yang menggunakan nilai UN sebagai syarat masuknya. Di situ terlihat, jika murid yang pintar berhak di sekolah negeri, sedangkan murid yang nilainya rendah berhak di sekolah swasta. Dengan begitu, sekolah swasta juga akan sulit bersaing dengan sekolah negeri. Namun dengan zonasi, negara telah menciptakan rasa keadilan untuk sekolah.

Sementara terkait urusan mitra warga, dinilai masih lemah. Sebab nyaris tak ada penelitian yang benar-benar menyatakan seorang anak itu masuk status mitra warga. Apalagi dengan jumlah 14.000 mitra warga, itu terbagi untuk yang di negeri sebanyak 4.000 anak dan 10.000 anak untuk jatahnya swasta.

Begitu juga dengan SK Wali Kota terkait MBR, juga dianggap tak jelas. Sebab jumlah MBR itu tiap tahunnya dinamis, kadang naik dan kadang turun. Hal ini juga tak ditindaklanjuti dengan survey yang benar. (windhi/by)