Laporan P3T Ke Ombudsman Salah Alamat

Jumat, 31 Mei 2019 | 01.32 WIB

Laporan P3T Ke Ombudsman Salah Alamat

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi (windhi/centroone)


Centroone.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi menanggapi serius laporan Paguyuban Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) ke Ombudsman Jatim. Laporan terkait dugaan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dianggap ingkar janji atas revitalisasi Pasar Tunjungan itu, justru tak tepat sasaran.


Menurutnya, laporan P3T ke Ombusdman itu dianggap salah alamat. Laporan terkait penyelesaian adanya dugaan mal administrasi yang dilakukan Wali Kota Risma selaku pejabat publik di Pemkot Surabaya kurang tepat. Anugrah menyayangkan langkah hukum yang diambil pihak P3T. Paguyuban itu beranggapan pemkot telah melakukan mal administrasi lantaran janji revitalisasi dari Pemkot yang tak kunjung direalisasikan.


"Kalau mengacu pada Perda 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, disitu jelas diterangkan terkait Kewenangan Kepala Daerah, utamanya dalam pasal 9 yang menerangkan bahwa Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha PDPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e," beber Anugrah, Kamis (30/5/2019).


Dia menambahkan, yang kedua adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. 


"Saat ini kondisi PD Pasar Surya tidak memiliki Dirut. Yang ada hanya Plt Dirut, dimana kewenanganya terbatas. Apalagi menyangkut pengambilan ketupusan yang sifatnya strategis termasuk melakukan upaya revitalisasi," sambung politisi PDI Perjuangan ini. 


Justru menurut Anugrah, P3T salah kaprah kalau hal ini dianggap mal administrasi. Dia juga menguraikan, dalam penjelasan pasal sebelumnya juga sudah tegas dijelaskan, tentang Ruang Lingkup Usaha yakni di pasal 7 Perda tersebut. 

"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PDPS dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar. Melakukan usaha-usaha di bidang properti, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dan/atau melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan PDPS," tegas Anugrah.


Sedang terkait masalah permodalan juga diterangkan dengan gamblang di pasal 8. Modal PDPS adalah seluruh harta kekayaan bersih PDPS yang dihitung mulai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sampai dengan tahun berjalan.


"Jadi dalam memberikan permodalan terlebih dahulu harus ada Direktur Utama yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pemenfaatan pelaksanaan modal usaha yang disetorkan pihak pemerintah daerah," papar dia.


"Bagaimana mungkin Plt Dirut bisa melaksanakan hal tersebut. Karena Plt Dirut tidak memiliki atau bukan pengambil kebijakan yang bersifat strategis, seperti yang saya jelaskan. Angkat dulu Dirut definitif, baru permasalahan itu dapat terurai secara hukum dan semuanya dapat teratasi," ujar alumnus Fakultas Hukum UNAIR angkatan 86 ini.


Dengen melapor ke Ombudsman Jatim, P3T dianggap keliru arah atau gagal pemahaman terkait persalahan hukum baik Hukum Administratif maupun terkait masalah Kewenangan Kepala Daerah, seperti yang dimaksudkan pada Perda 6 tahun 2008 itu.


"Ini yang saya katakan salah arah. Seharusnya tuntutan tersebut dilayangkan pada pelaksana usaha PD Pasar Surya  karena Dirut lah yang bertanggung jawab. Sedang Kepala Daerah hanya menyetujui. Dirut definitif PDPS belum ada bagaimana mungkin tuntutan itu ditujukan pada Kepala Daerah," tegas Anugrah.


Sebelumnya, Wakil Ketua P3T Jalil Hakim mengatakan, P3T melaporkan Pemkot Surabaya karena pihak P3T merasa lelah harus menunggu langkah Pemkot Surabaya dalam merencanakan revitalisasi Pasar Tunjungan dengan dalih tidak adanya anggaran untuk revitalisasi Pasar Tunjungan. (windhi/by)