Urusan Pedagang KBS Tak Bisa Rampung, Dirut Mangkir Hearing

Sabtu, 25 Mei 2019 | 23.59 WIB

Urusan Pedagang KBS Tak Bisa Rampung, Dirut Mangkir Hearing

Hearing di Komisi B DPRD Surabaya. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Persoalan antara PDTS KBS dengan pedagang di Jl Stail, masih belum menemukan solusinya. Sebab, petinggi PDTS KBS tak hadir saat hearing yang digelar Komisi B DPRD Surabaya, Sabtu (25/5/2019). 

Padahal, dalam hearing kedua ini, Komisi yang membidangi masalah ekonomi tersebut mengundang Direktur Utama PDTS KBS, siang itu. Sayangnya, belum dapat dikonfirmasi tentang ketidakhadiran Direktur Utama PDTS KBS tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi membenarkan tidak tak hadirnya Direktur Utama PDTS KBS. Menurutnya, sudah dua kali undangan hearing dilayangkan pada Direktur Utama PDTS KBS, namun tetap saja tak hadir.

“Sudah dua kali mangkir undangan hearing di Komisi B terkait pembahasan penertiban eks PKL  jalan Stail yang berjualan di area halaman parkir KBS,” tegas Anugrah.

Sementara walau hearing tetap dilaksanakan tanpa Direktur Utama PDTS KBS dan hanya diwakilkan kepada empat manajemen KBS, tetap saja tak bisa membuahkan keputusan apapun. “Yo percuma hearing dengan perwakilan KBS yang tidak bisa memberikan keputusan apapun. Ya kita undang lagi nanti sampai Dirut KBS memberikan keterangan pada kami,” tutur politikus PDI Perjuangan Surabaya ini. 

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang didapat dari para pedagang, pedagang dulu dikoordinir saudara Mustofa. Sementara Mustofa yang melakukan kerja sama dengan manajemen KBS dan kini kontrak kerjasama itu sudah berakhir. Ada dugaan, kontrak itu dipindahkan ke pihak lain. “Lah sekarang kok muncul lagi pedagang-pedagang lain di area parkir KBS yang dikoordinir orang lain. Kalau niatnya mau ditertibkan harusnya gak ada lagi PKL lain yang boleh berjualan di area itu,” papar Anugrah.

Menurut perwaiilan eks pedagang Jl Stail KBS, Tri Sugeng memaparkan, ada sekitar 16 eks pedagang Jl Stail Surabaya yang meminta keadilan setelah ditertibkan pihak manajemen KBS. “Sekarang malah ada PKL lain yang berasal dari luar kota boleh berjualan di area parkir KBS,” tutur Tri.

Untuk itu para eks pedagang Jl Stail yang berjualan di area parkir KBS mengadukan masalah itu ke DPRD Surabaya. Kalau dipaksakan harus menempati stan-stan di dalam KBS, jelas para pedagang lama itu tidak mampu. Sebab biaya sewanya mahal, yakni Rp2 jutaan per bulan. “Sementara berjualan di area parkir saja, pendapatan kami tidak sampai segitu. Stan yang ada di dalam KBS mahal sekitar Rp2 jutaan. Kami tidak sanggup membayar biaya sewa perbulannya. Gak nutut hasile,” keluh Tri, yang berharap ada kebijakan dari manajemen terhadap pedagang lama. (windhi/by)