Persoalan Belum Beres, Seniman Dianggap Maling Aset

Senin, 20 Mei 2019 | 21.18 WIB

Persoalan Belum Beres, Seniman Dianggap Maling Aset

Para seniman THR saat hearing di gedung DPRD Surabaya (windhi/centroone)


Centroone.com - Persoalan pengusiran seniman Surabaya dari gedung THR, Senin (20/5/2019), dihearingkan di Komisi D DPRD Surabaya. Selain hadir puluhan seniman THR, hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya Armudji dan Ketua Komisi D Agustin Poliana, juga dihadiri pihak Dinas Pariwisata Kota Surabaya.

Dalam hearing itu, salah satu perwakilan seniman mengatakan jika pihkanya selama ini memang dimatikan eksistensinya oleh Pemkot Surabaya. 

Buktinya, selama ini tempat kesenian mereka (gedung THR, red) memang tak pernah diurus. Justru yang mengurus selama ini adalah para seniman itu sendiri. “Ini upaya teman-teman agar kesenian di Surabaya tetap bisa eksis. Tempat kesenian itu memang tak pernah diurus. Teman-teman secara mandiri mengupayakan agar kesenian ini eksistensinya tetap muncul,” ujar salah satu seniman.

Menurut dia, hanya karena gamelan dan gedung yang dikunci oleh pihak Dinas Pariwisata, kesenian di THR jadi mati. “Kami tak bisa apa-apa. Ayo kita flashback, negara ini sudah merdeka, kok kami tambah soro (susah, red). Pikiran kami simple, kayanya ini memang sengaja dipateni (dimatikan, red). Kami ini bukan maling aset,” tegas seniman ludruk tersebut.

Dia juga menegaskan, Pemkot Surabaya jangan selalu berteriak untuk menjaga kearifan lokal. “Kearifan lokal yang mana, kalau sarana dan prasarana sudah tak ada. Teman-teman lo sampai direwangi (berkorban, red) pakai pakaian adat, hanya untuk tetap memunculkan kesenian daerah. Kita tak pernah ditanggapi serius,” sesal seniman tersebut.

Sementara Dinas Pariwisata menegaskan, pihaknya bukan untuk mematikan kesenian di Surabaya, tapi hanya menutup karena gedung akan direnovasi. 

Sementara untuk kegiatan berkesenian bisa di gedung Balai Pemuda. Namun hal ini dibantah para seniman karena terbukti dengan pengambilan gamelan mereka.
Ketua DPRD Surabaya Armudji menegaskan, untuk renovasi gedung THR memang belum dianggarkan di APBD 2019 Kota Surabaya. Artinya, perbaikan gedung itu masih butuh waktu lama sehingga jelas akan mematikan kegiatan kesenian para seniman tersebut. 

“Apalagi para seniman dibenturkan dengan kejaksaan, jelas ini tak mungkin. Mereka bukan penjarah, mereka tak memiliki surat, untuk apa akan menguasai gedung tersebut. Sementara pemkot mengatakan, aset itu sudah diaudit BPK dan diminta untuk ditarik, bahkan jika para seniman ingin memanfaatkan gedung itu, disuruh berurusan dengan kejaksaan, jelas tak mungkin,” tegas Armudji.

Armudji justru khawatir, ada pihak ketiga yang menginginkan pengelolaan gedung THR. “Jangan sampai saat para seniman menyingkir dari gedung itu, ternyata gedungnya dimanfaatkan pihak lain. Ini kan tak benar, disatu sisi para seniman disuruh minggir, di sisi lain ada pihak lain yang masuk ke gedung itu,” tandas dia.

Namun pada hearing itu belum ada kebijakan yang bisa diputuskan Dinas Pariwisata Surabaya. Untuk itu, akan ada pertemuan lanjutan guna membahas persoalan itu sampai tuntas. (windhi/by)