Dianggap Lakukan Pembiaran Kecurangan, PAN Laporkan KPU Ke Bawaslu

Kamis, 16 Mei 2019 | 23.00 WIB

Dianggap Lakukan Pembiaran Kecurangan, PAN Laporkan KPU Ke Bawaslu

Hafid Suaidi, Ketua DPD PAN Surabaya. (WIndhi/Centroone)


Centroone.com - Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Surabaya dan KPU Jatim sudah rampung. Namun perselisihannya masih menyisakan persoalan.

Dua hari lalu, giliran DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya yang melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya. Partai besutan Amien Rais melaporkan KPU yang dinilai secara etika mendiamkan adanya kecurangan pada Pemilu 2019.

“Saya mempersoalkan KPU secarta masif membiarkan hal ini terjadi. Ada kecurangan atau pencurian. Bahkan ada penambahan (suara). Itu kan soal etika KPU,” ungkap Ketua DPD PAN Surabaya Hafid Suaidi.

Dia menyebutkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus bertindak adil. Menurut Hafid, sudah banyak keluhan yang disampaikan tentang dugaan pencurian atau kehilangan suara. Hal ini juga yang menimpa PAN di beberapa TPS sejak Pemilu 2019 berlangsung.

“Itu hampir terjadi di mana-mana. Tapi saya hanya punya data di dapil 3 dan 4, sehingga yang saya laporkan di dua dapil ini,” lanjutnya.

Dicontohkan di dapil 3, menurut mantan anggota DPRD Surabaya ini, seharusnya PAN bisa mendapatkan satu kursi. Sisa suara PAN di dapil ini sekitar 1.340 suara. Tetapi jumlah tersebut ternyata berkurang dan akhirnya PAN tidak mendapatkan kursi.

Hanya saja, Hafid menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan perolehan kursi. Dia lebih menekankan pada fungsi KPU yang seharusnya tidak membiarkan adanya dugaan pencurian suara. “Kalau menurut saya, ini bukan kesalahan administrasi. Kalau administrasi itu karena capek, misalnya suara 17 menjadi 18. Kalau ini memang penambahan yang disengaja,” jabar dia.

Karena itu, tuntutan yang dilayangkan adalah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Alasannya, secara etika KPU dan jajarannya harus menyelesaikan masalah sampai di tingkat bawah.

“Karena etika KPU dan jajaran tidak menyelesaikan ke tingkat bawah, ya (tuntutannya) PSU. Karena tugasnya dia (KPU) sebenarnya itu. Jadi kita mempersoalkan KPU yang secara etika mendiamkan,” urainya. (windhi/by)