Pemkot Kalah Banding Di PT TUN Jatim

Sabtu, 20 Apr 2019 | 19.00 WIB

Pemkot Kalah Banding Di PT TUN Jatim

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Pemkot Surabaya kalah gugatan di tingkat banding dengan PT Maspion. Ini terkait aset tanah pemkot yang ada di Jl Pemuda 17. Sebelumnya, di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pemkot menang atas gugatan tingkat pertama tersebut. Namun setelah mengajukan banding, Maspion memenangkan peradilan di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) TUN.

Untuk itu, pemkot tetap akan mengambil langkah hukum lanjutan, yakni mengajukan kasasi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pemkot ngotot mempertahankan asetnya lantaran di tanah itu akan dibangun alun-alun Suroboyo.

Disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, pihaknya akan terus menempuh langkah hukum untuk menyelamatkan aset Jl Pemuda 17 itu. Namun dia mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak pengacara Pemkot Surabaya dan pengacara negara atau kejaksaan. “Selanjutnya, pasti pemkot ambil langkah hukum. Nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan pengacara pemkot dan pengacara negara yang dalam hal ini pihak kejaksaan,” tegasnya.

Yayuk, sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan asal muasal sengketa tanah itu. Pada tahun 1994, persil seluas 3.713 meter persegi di Jl Pemuda menjadi aset Pemkot Surabaya. Kemudian, pada 16 Januari 1996, Pemkot Surabaya dan PT Maspion melakukan perjanjian penyerahan penggunaan tanah dalam bentuk HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) selama 20 tahun.

“Setelah ditandatangani perjanjian penyerahan penggunaan tanah itu, lalu pemkot menerbitkan sertifikat HGB no.612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT Maspion seluas 2.115,5 meter persegi. Sertifikat HGB ini berlaku hingga tanggal 15 Januari 2016, sehingga satu tugas pemkot sudah selesai di sini,” kata dia.

Selanjutnya, pada 19 November 1997, Pemkot Surabaya memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) berupa kantor kepada PT Maspion. Hal itu tertuang dalam surat bernomor 118/569-95/402.05.09/1997. “Jadi, tugas pemkot saya kira sudah selesai dengan memberikan sertifikat HGB dan IMB, sehingga lahan itu bisa langsung digunakan oleh Maspion. Tapi ternyata sampai sekarang belum dimanfaatkan maksimal. Perlu diingat juga bahwa IMB nya itu untuk kantor, bukan yang lain,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, ternyata persil itu belum dimanfaatkan maksimal oleh PT Maspion. Sebaliknya, PT Maspion malah mengajukan permohonan perpanjangan HGB di atas HPL pada 29 September 2015 dan disusul surat tanggal 7 Januari 2016 yang memohon percepatan HGB di atas HPL. “Karena selama ini kurang dimanfaatkan dengan maksimal dan waktu perjanjiannya sudah habis, maka pada tanggal 15 Januari 2016, Pemkot Surabaya memberitahukan kepada Maspion bahwa waktu perjanjiannya sudah berakhir,” ujarnya.

Menurut Yayuk, setelah berakhirnya perjanjian itu, Pemkot Surabaya sudah berkali-kali bersurat kepada PT Maspion yang menjelaskan bahwa persil itu akan digunakan sebagai alun-alun Kota Surabaya dan akan dipakai sendiri untuk kepentingan masyarakat luas. Bahkan, Pemkot Surabaya pun sudah pernah mengeluarkan peringatan 1, 2 dan 3.

“Semua proses ini sudah diatur dalam PP 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Pada pasal 35 dan 36 dijelaskan bahwa HGB itu berakhir sebagaimana perjanjian, dan setelah berakhir maka tanahnya dikuasai kembali oleh pemegang HPL. Jadi, pemkot hanya ingin mengambil haknya kembali, masak itu salah?” kata dia.

Setelah berbagai proses ini, persoalan persil ini berlanjut di pengadilan negeri dan di PTUN. Bahkan di PTUN, Pemkot Surabaya menang. Namun, di PT TUN Jatim pemkot kalah. Oleh karena itu, Yayuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya sudah sesuai aturan dan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada PT Maspion.

“Nah, kalau masalah PT Maspion dengan perusahaan lain (PT Singa Barong Kencana), itu bukan urusan kami. Tolong dibedakan. Apalagi kami pastikan tidak pernah memberikan izin pengelolaan kepada pihak lain kecuali PT Maspion, tidak mungkinlah kami memberikan izin pengelolaan kepada dua pihak,” imbuhnya. (windhi/by)