Dewan Perjuangkan Guru Swasta Setara ASN

Selasa, 19 Mar 2019 | 21.00 WIB

Dewan Perjuangkan Guru Swasta Setara ASN

kegiatan di salah satu sekolah di Surabaya (dokCentroone)



Centroone.com - DPRD Surabaya menilai ada ketimpangan penyelenggaraan pendidikan atau sekolah di Surabaya. Hal ini dirasakan wakil rakyat terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha, meminta agar hal seperti itu dihilangkan di bumi Kota Pahlawan ini.

Menurutnya, pengelolaan sekolah harus memiliki rasa keadilan untuk semua, antara sekolah negeri dan sekolah swasta. “Saat ini, yang kita lihat adalah masalah keberadaan siswa yang seolah-olah ditarik semuanya ke sekolah negeri,” jelas Masduki saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/3/2019).

Masduki mengingatkan, di negeri ini awalnya peradapan ilmu dalam mencerdaskan anak-anak bangsa dibangun oleh sekolah-sekolah swasta. “Ya sekolah swasta banyak memberikan jasa dalam mencerdaskan anak bangsa negeri ini,” papar Masduki.

Politisi PKB ini juga menyinggung agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah pusat. “Oleh karenanya, kami meminta agar Pemkot Surabaya bukannya membinasakan sekolah-sekolah swasta dengan membangun sekolah-sekolah negeri. Ini kan dampaknya akan mematikan sekolah swasta jika semua siswa ‘ditarik’ ke sekolah negerl,” tegas dia.

Sekolah swasta perlu mendapatkan perhatian dan binaan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, bukannya dibinasakan. Sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ditegaskan Masduki, paham bahwa aturan tentang sekolah itu sudah ada. “Aturan dari pemerintah pusat itu dibuat untuk memayungi bagi sekolah se-Indonesia, bukan hanya sekolah-sekolah di Surabaya,” urai dia.

Dia juga menjelaskan, saat ini untuk 2019, Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp81 miliar untuk kesejahteraan guru sekolah. Disingung soal semangat Pemkot Surabaya untuk mensejahterakan gaji guru sekolah swasta, Masduki berpendapat, memang seharusnya penghasilan guru-guru swasta disetarakan dengan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) di Surabaya.

“Dewan sudah menyetujui anggaran yang diajukan untuk mensejahaterakan para guru swasta senilai Rp81 miliar,” ungkapnya.

Untuk itu, imbuh Masduki, dewan terus mendorong agar Wali Kota Risma segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) agar gaji guru sekolah swasta setara dengan gaji ASN.

“APBD Kota Surabaya ini kan besar, memang seharusnya mensejahterakan gaji guru swasta untuk diseterakan dengan gaji ASN. Karena mereka telah berjasa dan turut serta mencerdaskan kehidupan siswa-siswi di kota ini jauh sebelum tumbuh sekolah-sekolah negeri di Surabaya,” pungkasnya. (windhi/adv)