Pemkot Bantah Kosongkan Masjid, Dewan Siap Menghadapi

Jumat, 15 Mar 2019 | 20.30 WIB

Pemkot Bantah Kosongkan Masjid, Dewan Siap Menghadapi

Sebagian lahan kosong Masjid Raudlatul Falah yang juga terimbas harus dikosongkan. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Mencuatnya niatan Pemkot Surabaya yang meminta pihak Yayasan Masjid Raudlatul Falah untuk mengosongkan lahan IPT di Ngagel Kebonsari I/12-14 atau yang tertera di papan nama masjid Jl Ngagel Rejo Kidul 2, dibantah. Pihak Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya menegaskan jika yang dikosongkan bukanah lahan yang berdiri masjid, namun lahan kosong yang menjadi fasilitas umum.

Disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, bahkan yang diminta dikosongkan untuk dialihfungsikan adalah lahan fasilitas umum (fasum) yang masih kosong. Sebab, fasum yang masih kosong itu akan digunakan juga untuk kepentingan masyarakat sekitar, dijadikan lapangan olahraga.

Dinas ini sebelumnya telah mengeluarkan surat bernomor 593/2121/436.7.11/2019 tertanggal 1 Maret 2019. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah di Jalan Ngagel Kebonsari I/12-14 merupakan bagian dari aset Pemkot Surabaya. Pemkot berencana memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan umum dengan membangun lapangan olahraga dan area parkir. Berkaitan dengan itu, IPT Nomor 188.45/1986P/436.6.18/2009 yang dipegang pihak yayasan masjid tidak dapat diperpanjang. Apalagi pihak yayasan menunggak membayar retribusi pemakaian tanah sebesar Rp20,4 juta.

Sementara DPRD Kota Surabaya akan memanggil pihak pemkot terkait kebijakan yang akan mengalihfungsikan lahan seluas 1.046 meter persegi yang selama ini berdiri Masjid Raudlatul Falah. "Rencananya Senin (18/3/2019), kami akan panggil Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta pihak terkait," kata Ketua DPRD Surabaya Armudji.

Armudji dan warga yang tinggal di sekitar kawasan itu juga tidak setuju dengan adanya alih fungsi itu. "Kalau sampai ada pembongkaran atau pengosongan masjid, saya sebagai ketua dewan dan sebagai warga akan berada di depan untuk menolaknya," katanya.

Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BFSutadi. Dia menilai, Pemkot Surabaya tidak bisa sembarang mebongkar masjid walau status lahannya IPT. "Harus melalui proses hukum. Apa lagi secara administrasi sudah bisa dipastikan masjid itu sudah berizin," katanya. (windhi/by)