Raperda KTR Harus Serius Dibahas Sampai Tuntas

Rabu, 06 Feb 2019 | 21.00 WIB

Raperda KTR Harus Serius Dibahas Sampai Tuntas

Ketua Pansus Raperda KTR Junaedi (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Kurang koordinasi di Pemkot Surabaya, bisa menjadi penghambat pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebab, revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok ini, diharapkan mampu diterapkan dengan tegas. 

Nyatanya dalam hearing yang membahas revisi Perda itu, Rabu (6/2/2019), justru tak dihadiri kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Padahal Raperda ini merupakan inisiatif Pemkot Surabaya. "Hearing kali ini tidak dihadiri kepala Dinas Kesehatan. Alasannya, karena ada jadwal lain yang sudah terjadwal satu bulan sebelumnya, kami menghormati itu," kata Ketua Pansus Raperda KTR Junaedi.

"Tapi jadwal hearing selanjutnya kami minta kepalnya harus hadir. Jangan sampai menimbulkan persepsi Pemkot Surabaya tidak serius. Terlebih lagi ini inisiatif Pemkot Surabaya," tambah Junaedi yang juga ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya.

Junaedi menambahkan hearing kali ini untuk memastikan kawasan tanpa rokok yang diatur dalam pasal 2 dan 3. "Kita sebenarnya ingin tahu secara spesifik tentang delapan kawasan yang dilarang itu. Misalnya kalau tempat belajar apakah tempat bimbel (bimbingan belajar) itu juga termasuk KTR atau bagaimana? KTR itu di luar gedung atau di dalam gedung? Ini yang selama ini belum dijelaskan oleh Pemkot Surabaya," tegasnya.

Selain itu, soal sanksi Rp200 ribu kepada pelanggar masih menjadi bahan perdebatan. "Sanksi itu berdasarkan kearifan lokal" ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan pembahasan Raperda KTR ditargetkan selesai selama 60 hari sejak Pansus dibentuk atau sekitar pertengahan Februari. Tapi kalau perlu ada pembahasan lebih lanjut maka masa kerja Pansus bisa diperpanjang.

Junaedi mengungkapkan, jika Kota Surabaya sangat memerlukan peraturan yang meregulasi tentang wilayah-wilayah bebas dari rokok. Hal ini menurutnya karena ada beberapa alasan secara khusus. ”Pertama, ada banyak kota-kota lain di Indonesia yang ukurannya lebih kecil dari Kota Surabaya saja punya aturan itu. Kenapa kita tidak punya?” tegasnya.

Kedua, Surabaya ini adalah Kota Layak Anak, masa merokok yang notabene asapnya berbahaya bisa bebas dilakukan di ruang-ruang publik?” tegas Junaedi. (windhi/adv)