Kekurangan SDM, Rangkap Jabatan Tambah Beban Kerja ASN

Selasa, 19 Feb 2019 | 19.00 WIB

Kekurangan SDM, Rangkap Jabatan Tambah Beban Kerja ASN

Herlina Harsono Njoto. (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Beban kerja seorang ASN di tingkatan manapun, selalu saja ada. Tak terkecuali Kota Surabaya, dimana tiap ASN, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki beban kerja yang tinggi. Sayangnya, seorang kepala OPD di kota ini masih saja ditambahi beban kerja dengan merangkap jabatan. Ini sama saja jika Pemkot Surabaya tak memiliki ukuran beban kerja.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menyoal hal tersebut. Menurut dia, dengan banyaknya rangkap jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Surabaya justru menunjukan tidak ada ukuran apapun untuk menilai beban kerja di pemkot. Padahal, kata dia, beban kerja yang dipikul ASN rangkap jabatan itu sangat berat.

"Kalau di psikologi ada analisa jabatan dan beban kerja, itu penting dilakukan karena untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Kalau dirangkap maka beban kerja individu lebih banyak dan berat," ujar Herlina.

Herlina menambahkan beban kerja itu harusnya terukur mulai individu jabatan dengan unit. Misalnya PMK datang 10 menit itu berarti beban kerja unit, tapi beban kerja individu tidak diukur. "Mungkin bagi Bu Wali yang penting beban kerja unit itu tidak terganggu padahal beban kerja individu itu berpengaruh," tegasnya.

Politisi Surabaya ini menegaskan, hal tersebut justru yang membuat anggapan kalau Pemkot Surabaya itu tidak punya analisa beban kerja. Sampai sekarang masih ada lima OPD di lingkungan Pemkot Surabaya yang jabatan kepala OPD-nya dirangkap. Menurut Herlina kalau ditingkatan bawah seperti lurah masih banyak lagi yang rangkap jabatan.

Pemkot dalam hal ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus tanggap dengan hal itu. Selain menambah beban kerja, lambatnya regenerasi pengisian jabatan itu seolah menunjukan jika di pemkot kekurangan SDM. (windhi/by)