Ngotot Kelola SMA/SMK, Ungkapkan Uneg-Uneg Ke Gubernur Terpilih

Senin, 11 Feb 2019 | 23.00 WIB

Ngotot Kelola SMA/SMK, Ungkapkan Uneg-Uneg Ke Gubernur Terpilih

Wali Kota Tri Rismaharini saat bertemu wartawan. (WIndhi/Centroone)



Centroone.com - Saat makan bersama Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya mengungkapkan uneg-unegnya. Hal itu terkait keinginan keras Kota Surabaya mengelola SMA/SMK layaknya sebelum terbit UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pertemuan santai dengan makan bersama itu digelar di salah satu rumah makan di kawasan Surabaya, Minggu (10/2/2019). Alasan atas keinginan itu lantaran di Kota Surabaya sejak awal sudah menggratiskan seluruh tingkatan sekolah, SD, SMP dan SMA/SMK. Namun seiring berlakunya UU tersebut, pengelolaan SMA/SMK ada di pemerintah provinsi. Pemkot pun tak berdiam diri, berbagai langkah ditempuh agar pengelolaan itu kembali ke Pemkot Surabaya, namun gagal.

“Kita sudah konsultasi ke berbagai pihak, hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan. Kewenangan itu ada di gubernur. Nah, gubernur itu tinggal policy-nya seperti apa. Karena undang-undangnya sudah disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK dikelola Provinsi. Jadi yang bisa adalah dilakukan penyerahan (kewenangan pengelolaan, red),” kata Risma kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/2/2019).

Dia berharap, pertemuan yang dilakukannya bersama Khofifah, bisa menyetujui permintaan pemindahan wewenang pengelolaan tersebut. Sehingga, ke depan sekolah SMA/SMK di Surabaya bisa digratiskan. Tapi, hal ini masih dalam wacana, sehingga ke depan pihaknya akan kembali menggadakan pertemuan serupa.

“Ibunya (Khofifah, red) setelah pelantikan, minta tim kita akan bicara lagi dengan timnya. Mudah-mudahan nanti banyak anak (SMA/SMK) yang tertolong,” ujarnya.

Wali Kota Risma menyampaikan jika pihak Pemprov Jatim ke depan melimpahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya, dia mengaku akan menyiapkan masalah pendanaan. Bahkan, wali kota kelahiran Kediri ini optimis, jika pihaknya mampu mengatasi masalah terkait pendanaan tersebut. Menurutnya, jika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke pemkot, setidaknya pihaknya harus menyiapkan pendanaan sekitar Rp600 miliar.

“Karena kita bukan hanya Bopda (Bantuan Operasional Daerah). Kalau Bopda itu sekitar Rp200 miliar, untuk SMA/SMK negeri swasta. Tapi kan kita bangunnya bukan hanya Bopda, kita juga ngasih untuk fisik. Swasta kan juga kita kasih, untuk pembangunan fisik, peralatan laboratorium dan sebagainya. Kita harus siapkan itu untuk SMA/SMK, kalau itu dilimpahkan,” katanya.

Wali Kota Risma menambahkan, sebenarnya pendanaan yang ada telah dialokasikan untuk belanja keperluan Pemkot Surabaya. Namun dia mengaku, siap memindahkan dana tersebut, untuk keperluan pendidikan bagi anak-anak Surabaya, jika nantinya Pemprov Jatim mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK. “Kita ada uangnya, nanti kita tinggal ngajukan ke DPR. Jadi aku harus narik PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) itu ke depan. Jadi aturannya, setelah diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu boleh kita ngajukan perubahan ke sana,” pungkasnya. (windhi/by)