BPK Jatim Serahkan LHP PDTT RSUD Jombang

Kamis, 05 Des 2019 | 18.26 WIB

BPK Jatim Serahkan LHP PDTT RSUD Jombang

Harry Purwaka menyerahkan LHP PDTT ke Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab. (Windhi/centroone)


Centroone.com - BPK Perwakilan Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas operasional RSUD Jombang ke Pemkab Jombang. Penyerahan laporan itu dilakukan pada Kamis (5/12/2019) di kantor BPK Perwakilan Jatim.

LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Operasional RSUD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2018 dan 2019 diserahkan kepada DPRD Kabupaten Jombang dan Pemkab Jombang.

Kepala BPK Perwakilan Jatim Harry Purwaka menyerahkan LHP PDTT kepada Ketua DPRD H Mas'ud Zuremi dan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab yang berlangsung di ruang rapat lantai 2, kantor BPK Perwakilan Jatim.

Dalam PDTT atas Operasional RSUD Kabupaten Jombang TA 2018 dan 2019, BPK menetapkan ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan Pendapatan dan Belanja, Pengelolaan Barang, Pengelolaan Piutang dan Utang serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

BPK juga masih menemukan adanya kelemahan dan permasalahan. Diantaranya adalah pembayaran jasa pelayanan dari pelaksanaan program Kartu Jombang Sehat (KJS) tidak didukung dengan sumber pendapatan program KJS. Selain itu ada pemungutan dana peningkatan kapasitas Rumah Sakit pada TA 2018 yang tidak memiliki dasar hukum. Ditemukan potongan pembayaran jasa pelayanan RSUD belum didukung dengan mekanisme pengelolaan dana yang jelas.

Namun berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional RSUD Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dalam semua hal yang material.

“BPK berharap hasil pemeriksaan bermanfaat untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Pemkab Jombang, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu terciptanya clean and good governance dapat segera terwujud,” ucap Harry Purwaka. (windhi/by).