Manajemen Diminta Inventarisir Aset RPH

Sabtu, 30 Nov 2019 | 01.04 WIB

Manajemen Diminta Inventarisir Aset RPH

Wakil Ketua Komisi B Anas Karno (windhi/centroone)


Centroone.com - Komisi B DPRD Surabaya mendesak pihak managemen Rumah Potong Hewan (RPH) untuk segera menginventarisir seluruh aset milik RPH. Desakan tersebut dilakukan setelah adanya temuan dua aset milik RPH yang ada di Tandes (Abah Tohir) dan Koperasi Inkut (Rungkut) oleh Bagian Ekonomi Pemkot Surabaya.


Disampaikan Wakil Ketua Komisi B Anas Karno, di RPH ada aset yang telah ditemukan dan kita berterima kasih pada Bagian Ekonomi. "Dan kita nggak usah marah-marah kepada RPH, malah kita berterima kasih karena menemukan asetnya. Artinya ditemukan sekarang, kita berterima kasih dan itu harus dinilai dengan baik," ucap Anas Karno.


Anas menambahkan, pihak RPH harus mencatat semua aset-aset tersebut agar bisa bermanfaat. "Harus menarik ulang semua aset dan secara hukum harus di selesaikan," imbuhnya.


Di tempat terpisah, Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah menambahkan, semua itu berkat dorongan dari Komisi B. Komisi selalu mendorong dan memotivasi mereka agar menginventarisir seluruh aset-aset mereka. "Kita lakukan dengan cara persuasif agar mereka semangat menginventarisir seluruh asetnya, jangan dimarahi terus," terang Lutfiyah.


Sementara, Hebi, Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi mengatakan, itu bukan menemukan, aset RPH itu disewa-sewakan. "Terus kemudian kita menginventarisir yang disewakan mana lagi dan kapan habisnya. Dan ternyata ada aset di Jalan Sawah dekat Pergirian, itu ternyata nggak jelas, itukan milik RPH," kata Hebi. 


"Ternyata HGB-nya mati dan sudah bertahun-tahun, saya khawatir diklaim orang lain, kan repot. Saya dapat informasi kalau itu sudah disertifikatkan, dan informasinya seperti itu," terangnya.


Kabag Perekonomian menambahkan, kalau Abah Tohir itu yang di Tandes, Abah Tohir itu perusahaan, dimana kita mempunyai penyertaan modal 30 persen, kemudian di Inkut koperasi 50 persen dan 20 persen Darmajaya. "Dan sekarang itu tidak jalan semua. Kalau nggak jalan terus asetnya gimana? Dan itu masih kita kordinasikan dengan Dinas Tanah kelanjutannya gimana?" pungkasnya. (windhi/by) .