Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya Soroti Dugaan Mafia BPJS Kesehatan

Selasa, 12 Nov 2019 | 19.00 WIB

Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya Soroti Dugaan Mafia BPJS Kesehatan

logo BPJS (ist)


Centroone.com - Banyaknya temuan maupun laporan yang diterima anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)-PPP perihal banyaknya mafia BPJS yang dilakukan oknum petugas BPJS Kesehatan maupun oknum dokter, sehingga anggaran kesehatan masyarakat tersebut membengkak. Hal ini pun diminta untuk diusut tuntas agar tak ada lagi tudingan macam-macam atas program mulia tersebut.

Ketua FPAN-PPP Hamka Mudjiadi Salam SH MH mengatakan, di masyarakat banyak keluhan dan dia menemukan sendiri permainan-permainan di rumah sakit. Kejadian tersebut sudah lama berlangsung dan tak pernah selesai. "Dan semua itu berdasarkan kenyataan di lapangan," ujarnya, kepada media ini.

Lebih lanjut Hamka menambahkan, nanti anggota kami di perwakilan Komisi D ditugasi untuk mendalami terkait itu, untuk kordinasi dengan BPJS untuk meminimalisasi kerugian negara. 

"Secepatnya akan hearing dengan pihak BPJS, setelah kunjungan. Kalau BPJS itu kan kordinasinya dengan pusat dan untuk realisasinya otomatis melalui cabang," ungkapnya.

Saat ditanya soal arti mafia BPJS, dia menjelaskan, di rumah sakit kan biasa kordinasi antara dokter dengan petugas BPJS untuk pengeluaran anggaran dan sebagainya.

"Ada pembengkaan biaya melalui klaim-klaim pengobatan, sehingga BPJS merugi. Misalnya permainan harga obat di rumah sakit-rumah sakit, sehingga tagihan rumah sakit membengkak akibatnya layanan kesehatan masyarakat tidak maksimal," paparnya.

Hamka menambahkan, APBD Kota Surabaya tahun 2020 sudah disahkan dengan anggaran kesehatan yang cukup besar untuk melayani masyarakat di sektor jaminan kesehatan. 

"Ini sangat penting, karena di tengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tentu sangat membebani masyarakat," tegasnya.

Dirinya kembali mengatakan, di tengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pengawasan terhadap anggaran kesehatan masyarakat sangat penting, hal tersebut untuk memberantas adanya mafia BPJS Kesehatan.

"Dan pengawasan penggunaan anggaran BPJS Kesehatan yang ketat harus dilakukan, sehingga tingkat kebocoran bisa diminimalisir," pungkasnya. (windhi/adv)