Dewan Setuju Ada Rehabilitasi Balai RT/RW se-Surabaya

Kamis, 31 Okt 2019 | 15.00 WIB

Dewan Setuju Ada Rehabilitasi Balai RT/RW se-Surabaya

Paripurna mendengarkan jawaban wali kota, Kamis (31/10/2019). (Windhi/Centroone)



Centroone.com - Dalam rapat paripurna tentang pembahasan APBD 2020 di DPRD Surabaya, Kamis (31/10/2019), Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan soal jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi. Ada beberapa program baru yang ditonjolkan Pemkot Surabaya untuk kemajuan Kota Pahlawan. Diantaranya masalah penataan balai RT dan RW untuk warga kota berinteraksi serta masalah peningkatan pendapatan dari beberapa sektor.

Dalam jawaban wali kota ditegaskan jika pemkot terkait dengan rehabilitasi bangunan balai RT dan balai RW yang multifungsi penggunaannya serta pendataannya akan diperhatikan. Artinya, ke depan pemkot juga memprioritaskan kebutuhan warga tersebut.

Disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkurrahman, upaya pemkot itu sangat bagus. "Saya menyambut baik tanggapan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini perihal kesiapan pemkot untuk mendata bangunan balai RT dan balai RW yang memang perlu dilakukan rehabilitasi. Ini angin segar bagi warga Kota Surabaya, mengingat Fungsi balai RT dan balai RW yang multifungsi di masyarakat," ujar Fatkurrahman.

Dia tak menampik, jika masih banyak balai RT dan balai RW yang nyaris tak berfungsi. Bahkan tak sedikit balai-balai itu hanya dijadikan gudang penyimpanan barang-barang milik RT dan RW. Dengan rehabilitasi agar balai RT dan balai RW menjadi multifungsi tentu menjadi langkah baik. Apalagi jika balai-balai itu dijadikan tempat berinteraksi seluruh warga.

Sementara terkait dengan pelaksanaan Perda 1/2017 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya, untuk wajib pajak hotel sebesar 38,52 persen, wajib pajak restoran sebesar 60,26 persen, wajib pajak hiburan sebesar 89 persen dan wajib pajak parkir sebesar 44,74 persen dan atas saran penegakan perda ini dapat dikawal dengan ketat. Pemkot Surabaya setuju dengan keinginan DPRD Surabaya yang meminta pengawalan ketat tersebut.

Namun bagi Fatkurrahman, dari sisi pendapatan pajak itu, nampaknya masih ada peluang untuk meningkatkannya. Khususnya Penerapan sistem Online untuk obyek pajak hotel yang bisa lebih ditingkatkan.

"Sepertinya menjadi tantangan ke depan dan potensi dari pajak hotel masih besar karena baru tercapai 38,52 persen. Apalagi di Kota Surabaya ini pertumbuhan hotel semakin banyak. Baik hotel budget hingga hotel berbintang. Jadi tidak salah jika target dari pajak hotel itu bisa ditingkatkan lebih besar. Jangan sampai pendapatannya stagnan di angka 38 persen saja," saran Fatkurrahman. (windhi/by)