Atasi Ponsel Ilegal, 3 Menteri Resmikan Aturan IMEI

Sabtu, 19 Okt 2019 | 21.00 WIB

Atasi Ponsel Ilegal, 3 Menteri Resmikan Aturan IMEI

situs untuk mengecek nomor IMEI (kemenperin)


  • Centroone.com - Untuk menekan peredaran ponsel ilegal, tiga kementrian yakni  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya meresmikan aturan pemblokiran smartphone ilegal lewat validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). 

  • Jumat, (18/10/2019) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara,  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah menandantangani aturan registrasi nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI).  Aturan IMEI ini akan mulai berlaku enam bulan mendatang.  

  • Waktu enam bulan tersebut, menurut  Menkominfo Rudiantara, akan digunakan untuk menyosialisasikan aturan IMEI dan mengintegrasikan sistem, baik yang ada di operator seluler, kementerian dan sistem IMEI internasional di Asosiasi Sistem Global untuk Komunikasi Bergerak (GSMA). 

  • Diharapkan memberikan pendapatan senilai Rp 2 Triliun, aturan ini akan memanfaatkan Sistem Basis Data IMEI Nasional (Sibina), yang berada di bawah Kemenperin untuk mengidentifikasi keabsahan nomor IMEI yang berada di dalam negeri. 

  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan kementeriannya sudah mengumpulkan lebih dari 1,4 miliar data IMEI di Indonesia dan akan dicocokkan dengan data internasional dari GSMA.

  • Sementara itu - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada awal bulan ini meyakinkan sistem registrasi tersebut aman karena memiliki mekanisme yang jelas dan terlindungi enkripsi. Pencatatan IMEI akan disertai dengan sejumlah data pendukung agar menghasilkan data yang unik, misalnya Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) alias nomor ponsel.  bbs