Rusunawa Macet, Pemkot Tunggu Tindakan Sesuai Aturan

Selasa, 15 Okt 2019 | 05.54 WIB

Rusunawa Macet, Pemkot Tunggu Tindakan Sesuai Aturan

Kabid Permukiman DPRKPCKTR Taufik Siswanto. (Windhi/centroone)


Centroone.com - Ketidakdisiplinan PT Penamas Rashata Prisma yang beralamat di Jl Minangkabau 6-G lantai IV Jakarta Selatan dalam pembangunan rumah susun sederhana dan sewa (Rusunawa) yang macet, tak dilakukan tindakan tegas oleh Pemkot Surabaya. Pihak pemkot nampaknya memilih penindakan sesuai aturan yang berlaku. Padahal keberadaan Rusun yang masuk pada putaran lelang VIII, 19 Februari 2019, sangat dibutuhkan warga.


Seharusnya, pembangunan yang molor hingga beberapa bulan, bahkan mendekati tutup tahun ini, bisa di finalti di tengah jalan hingga bisa dicarikan kontraktor baru yang memiliki kesanggupan dan kecakapan dalam membangun.


Perlu diketahui, pemenang lelang atas nama PT Penamas Rashata Prisma memenangkannya dengan nilai proyek pekerjaan konstruksi sebesar Rp20.393.334.812,26. Penandatanganan kontrak itu juga sudah dilakukan pada 25 Maret dan 2 April 2019. Bahkan kabarnya, perusahaan itu juga sudah menerima uang muka.


Padahal pihak pemkot juga tahu jika macetnya pembangunan itu lantaran ketidakmampuan PT Penamas Rashata Prisma selaku pelaksana proyek tidak mampu menyelesaikan kontrak kerja yang telah disepakati dengan Pemkot Surabaya. Hal ini diakui Taufik Siswanto, Kabid Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya.


Menurut Taufik, sebenarnya tidak ada kendala, cuma rekanan saja yang tidak mampu karena keadaannya sudah tidak sesuai. Rencana pekerjaan 10 bulan, yang tiga bulan awal ada kendala dengan miss kordinasi di lapangan. "Saat dilaksanakan kontraktor, tapi kontraktor ya begitu, melaksanakan seperti sekadarnya dan setengah-setengah. Dan sampai sekarang berhenti. Kontraktor nggak punya kemampuan dan tanggung jawab, yang seharusnya ada percepatan malah lambat," ujar Taufik, Senin (14/10/2019).


Taufik menambahkan, pihaknya sudah memberi peringatan tiga kali dan sudah berkali-kali menggelar rapat. "Sudah berkali-kali dirapatkan tapi tetap tidak dilaksanakan. Alasannya bukan karena tidak ada anggaran-red. Bahkan mereka sanggup, tapi kenyataannya seperti tidak ada anggaran," jelas Taufik.
Dari hasil pantauan pemkot, diketahui jika kontraktor masih banyak tanggungan. 

"Ditelisik dari pihak subcon pabrikan, seperti tiang pancang, itupun diutang dan belum terbayar lunas sampai saat ini. Banyak pula tanggungan yang belum terselesaikan," katanya.


Lebih lanjut, mantan Kasi Pengendali Bangunan PU CKTR menjelaskan, untuk pekerjaannya bernilai sekitar Rp20 miliar, untuk bangunan lima lantai dan hanya satu blok saja. Dia menjelaskan, memang ada dilaksanakan pemasangan tiang pancang tapi belum selesai seratus persen dan masih 85 persen tiang pancang yang baru diselesaikan.


"Sampai saat ini masih pemasangan tiang pancang, tapi itupun alat pancangnya sudah dikeluarkan. Karena pihak yang punya alat tiang pancang sendiri belum dibayar," ungkapnya.


Saat ditanya terkait adanya pencairan uang muka, Taufik mengatakan, uang muka sudah digantikan dengan jaminan bank dan jaminan pelaksanaan. "Jaminan itu sudah saya cek dan memang ada 20 persen dan uang yang terserap juga 20 persen. Untuk kerugian anggaran tidak ada, jadi progres sekarang masih 11 persen. Dan tidak ada kerugian, jaminan uang muka ada, jaminan pelaksanaan juga ada, misalkan itu putus kontrak nanti yang dicairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan," terangnya.


Disampaikan Taufik, pekerjaan terakhir proyek tersebut adalah pada 15 Desember 2019. "Sampai tanggal itu tidak terlaksana, ada indikasi putus kontrak dan black list. Kalau dikatakan kerugian progres memang tidak tercapai dan tidak sesuai," sambung Taufik. (windhi/by)