Libatkan KPK Untuk Kembalikan Aset Daerah

Senin, 14 Okt 2019 | 22.56 WIB

Libatkan KPK Untuk Kembalikan Aset Daerah

Basaria Panjaitan (baju putih) bersama jajaran Pemkot Surabaya.(windhi/centroone)


Centroone.com - Upaya untuk mengembalikan aset-asetnya yang ada di tangan pihak ketiga, terus dilakukan Pemkot Surabaya. Pemkot tak ingin aset daerah itu hilang atau berpindah tangan. Bahkan tak segan pemkot minta bantuan berbagai pihak, mulai kejaksaan, kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasilnya juga memuaskan. Sejak 2016-2019, satu persatu aset Pemkot Surabaya berhasil direbut. Beberapa aset yang nilainya cukup besar dan sudah berhasil kembali ke tangan pemkot adalah Gedung Gelora Pancasila di Jl Indragiri, Kolam Renang Brantas Jl Irian Barat, ruas Jl Kenari dan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Sedang aset Pemkot Surabaya yang akan dibantu oleh KPK terdapat di empat lokasi. Pertama di Jl Pemuda 17 yang luasannya mencapai 3.713 meter persegi dengan nilai Rp11.510.300.300. Kedua, aset tanah dan bangunan di SDN Ketabang I/288 (hasil penggabungan SDN Ketabang I dan II) yang terletak di Jl Ambengan 29, yang terdiri dari tanah seluas 2.464 meter persegi senilai Rp12.320.000.000, dan bangunan senilai Rp852.504.500.

Ketiga, aset tanah di Jl Kusuma Bangsa 114, yang dulu digunakan untuk Taman Remaja Surabaya, seluas 17.080 meter persegi dengan nilai Rp139.116.600.000. Keempat, aset tanah di Jl Pasar Turi Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, seluas 27.519 meter persegi yang digunakan dalam Kerjasama Bangun Guna Serah pembangunan Pasar Turi, dengan nilai Rp76.475.301.000.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya akan gencar berupaya mengembalikan aset-aset yang terancam dikuasai pihak ketiga. Bahkan, setiap proses persidangan di pengadilan pihaknya juga membuat laporan kepada KPK. Tujuannya tak lain supaya dibantu dalam pengawasan proses jalannya sidang tersebut.

“Kita juga ada koordinasi rutin pengamanan (aset) yang berat-berat itu, seperti Jl Pemuda 17, Taman Remaja, SDN 1 Ketabang, Pasar Turi dan beberapa yang lain, karena itu kita minta bantuan KPK,” kata dia, usai menggelar audiensi bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di ruang kerjanya, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, selain meminta bantuan ke KPK, pihaknya juga mengirim surat ke beberapa instansi terkait. Salah satunya adalah Komisi Yudisial. Hal ini untuk memastikan supaya proses persidangan itu bisa berjalan lancar, netral dan tidak merugikan semua pihak. “Saya selalu buat surat kemana-mana ketika persidangan, bukan hanya KPK untuk bantu pengawasan tadi,” jelasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Risma berharap, dengan dilibatkannya KPK, kepolisian, kejaksaan dan Komisi Yudisial dalam upaya pengembalian aset itu, hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. “Harapan saya ini (aset, red) bisa kembali, karena ini aset warga Surabaya,” imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, permasalahan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya ini bermacam-macam. Karena itu pihaknya memastikan akan coba menyelesaikan dengan solusi yang terbaik untuk semua pihak. 

Namun, yang terpenting adalah bagaimana seluruh aset yang dimiliki Pemkot Surabaya bisa terdata dan tersertifikasi. “Jadi pembenahan aset ini misalnya semua tanah-tanah supaya dibuatkan sertifikasinya, kita juga kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Basaria.


Dia menilai bahwa saat ini permasalahan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya telah ditangani oleh berbagai pihak, mulai kepolisian hingga kejaksaan. Namun demikian, dia memastikan bahwa upaya pembenahan aset yang dilakukan KPK itu tidak hanya di Surabaya, tapi di seluruh pemerintah daerah. 

“Kita dalam rangka pembenahan aset ini bukan hanya di sini (Surabaya) saja. Tapi di seluruh pemerintah daerah,” jelasnya.

Namun, apabila dalam proses pembenahan aset itu terjadi sengketa, pihaknya memastikan akan mencarikan solusi terbaik agar proses persidangan itu berjalan netral dan tidak merugikan kedua pihak. 

Bahkan, dia juga memastikan akan mengawal proses hukum tersebut, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan BPN. "Termasuk mengawal proses hukum. Jadi tim Koordinator Supervisi (KPK) kita datang ke kejaksaan, polisi, dan pihak pertanahan BPN," pungkasnya. (windhi/by).