Warga Miskin Berperkara Hukum Dapat Bantuan Dana

Kamis, 31 Jan 2019 | 15.00 WIB

Warga Miskin Berperkara Hukum Dapat Bantuan Dana

Pertiwi Ayu Krishna (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Ke depan, Kota Surabaya akan memberikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara hukum. Sebab, Raperda Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya, nyaris rampung.

Disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Pertiwi Ayu Krishna, setiap masyarakat miskin yang berperkara akan mendapatkan bantuan berupa dana dari Pemkot Surabaya. Besaran dana yang disediakan untuk setiap kasusnya sebanyak Rp5 juta. Dana ini diambilkan dari APBD Pemkot Surabaya.

"Di daerah lain ada yang kisaran Rp5-7 juta, Surabaya Rp5 juta per kasus," ujar Ayu. Legislator Golkar ini menjelaskan, angka Rp5 juta ini bisa bertambah sesuai dengan evaluasi dalam setahun pertama. Yang jelas, dana sebesar itu hanya untuk membantu satu perkara. Dalam setiap tahunnya, pansus hanya mengalokasikan anggaran dana untuk 10 kasus. Artinya, per tahunnya Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk menganggarkan dana sebesar Rp50 juta untuk membantu masyarakat miskin yang berperkara. 

"Kita akan bantu masyarakat miskin semaksimal mungkin, terlepas cukup atau tidak, kemampuan APBD kita segitu (Rp50 juta untuk 10 kasus, red)," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini menerangkan, bantuan dana ini untuk semua kasus pidana. Terutama dikhususkan kepada korban, bukan pelaku pidana. Mekanisme bantuan dana ini akan disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pansus sudah menunjuk LBH Suranaya sebagai penyalur dan penentu masyarakat yang akan mendapatkan bantuan hukum.

"Bantuannya melalui LBH, tidak bisa langsung ke masyarakat. Jadi yang menyeleksi LBH Surabaya," tukasnya. (windhi/by)