Regulasi Pembatasan Merokok Di Surabaya Harus Perda Baru

Senin, 28 Jan 2019 | 10.00 WIB

Regulasi Pembatasan Merokok Di Surabaya Harus Perda Baru

Ilustrasi (pixabay)


Centroone.com - Di Surabaya, masalah rokok sebenarnya sudah diperdakan melalui Perda 5/2008  tetang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Namun hal ini belum dilaksanakan secara maksimal, sudah dibahas lagi masalah Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru. Hal ini menjadi dasar penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk membahas regulasi yang baru.

Disebutkan anggota Pansus Raperda KTR, Reni Astuti, alasan penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait tak optimalnya Perda 5/2008, jelas tak berdasar. Untuk itu, Reni menyebutkan, revisi Perda 5/2008 melalui Raperda KTR, merupakan bagian dari kepatutan pada perundangan di atasnya. Saat ini, lanjut Reni, ada PP 109/2012 yang meminta agar pemerintah daerah menetapkan sejumlah kebijakan terkait kawasan tanpa merokok.

“Jadi memang ada aturan baru di PP 109/2012 yang di aturan sebelumnya termasuk Perda 5/2008 belum ada. Salah satunya terkait tempat merokok dan penjualan rokok termasuk bagaimana menjual produk tembakau,” terang Reni.

Reni juga menyebutkan, Mendagri telah menegaskan agar pemerintah daerah segera menerapkan Perda Kawasan Tanpa Merokok sebagaimana ditetapkan PP 109/2012 yang tertuang dalam surat Mendagri untuk kepala daerah tertanggal 28 November 2018.“Mendagri juga telah memerintahkan pada seluruh kepala daerah untuk menetapkan Perda KTR. Jadi ini memang perintah pemerintah pusat yang harus dilaksanakan,” terang Reni.

Saat ini pembahasan Perda di Pansus belum ada kesepakatan. Memang ada sebagian, ucap Reni, yang menyatakan tidak setuju dengan alasan masih ingin menggunakan perda lama  karena belum diimplementasikan secara penuh. “Saya sebagai anggota pansus melihatnya ini sebagai keputusan perundangan. Kalau sebelumnya belum optimal dilaksanakan itu merupakan tugas kita bersama untuk melaksanakannya,” katanya. 

Lebih lanjut Reni mengatakan, kalau dikatakan Perda sebelumnya, Pemkot Surabaya belum melakukan apa-apa sebagai pelaksanaan, tidaklah tepat. Wali kota sendiri, lanjutnya, telah membentuk Satgas yang tujuannya masih imbauan dan hasil sebenarnya sudah signifikan karena ada perubahan kebiasaan masyarakat untuk tidak merokok secara sembarangan.

“Kita ini sifatnya melindungi, saya sering melihat banyak anak-anak usia sekolah yang merokok meski memang di luar sekolah, tapi itu butuh perlindungan agar mereka terhindar dari bahaya rokok. Itu tugas kita semua,” katanya.

Lebih jauh Reni menyebutkan, dalam Raperda KTR diatur beberapa hal yang di perda sebelumnya belum tercantum. Salah satunya adalah klausul terkait perlindungan anak dan masyarakat bukan pengguna rokok. “Akan ada pembatasan penjualan rokok pada anak-anak termasuk memang pembatasan merokok di tempat-tempat umum secara ketat. Ini yang baru di Reperda ini," terangnya.

Dia juga menegaskan, Raperda KTR bukan melarang orang untuk merokok, tapi justru menghormati perokok agar tidak menggangu orang yang tidak merokok dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi perokok di usia dini. Yang penting adalah bagaimana melindungi anak-anak agar tidak menjadi perokok di usia dini. "Saya berkali-kali menemukan bagaimana anak sekolah merokok di sejumlah tempat umum. Bahkan ini kan sangat disayangkan,” ujar anggota Fraksi PKS ini. (windhi/by).