Abdul Ghoni: Riswanto Tak Paham Peraturan PDI Perjuangan 28/2019

Rabu, 10 Jul 2019 | 17.00 WIB

Abdul Ghoni: Riswanto Tak Paham Peraturan PDI Perjuangan 28/2019

Abdul Ghoni. (Windhi/centroone)


Centroone.com - Protes atas keputusan munculnya penunjukan terhadap Adi Sutarwijono sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya oleh DPP PDI Perjuangan, terus mengalir. 

Terakhir dilayangkan Riswanto selaku Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bulak, Surabaya. Klaim sepihak itu pun ditanggapi serius oleh Abdul Ghoni selaku pengurus PAC Bulak yang juga anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024.

Menurut Abdul Ghoni, atas penunjukan dan dipersoalkannya SK DPC yang baru, jelas bahwa Riswanto tidak paham tentang Peraturan PDI Perjuangan 28/2019. 

"Rekomendasi itu merupakan hasil keputusan dalam rapat pleno DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP Hasto Kristiyanto. Riswanto harus paham itu," tegas Abdul Ghoni.

Lebih lanjut dia menjelaskan jika rekomendasi DPP itu harus disahkan dalam Konferensi Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan PDI Perjuangan 28/2019. "Jika sudah disahkan melalui Konfercab, maka Ketua DPC terpilih, bersama Sekretaris, Bendahara dan semua formatur, melakukan rapat untuk mengisi stuktur kepengurusan. Mengisi pos-pos jabatan lain," sambung Ghoni.

Tahapan lainnya, setelah terisi, di Konfercab mengesahkan hasil rapat formatur, kemudian semua pengurus menjalani pelantikan. "Lantas apakah SK kepengurusan DPC baru bisa terbit saat itu juga? Tidak, Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan itu masih harus diproses secara administratif di Jakarta. 

Dalam hal ini, Riswanto sangat kelihatan tidak membaca keseluruhan Peraturan PDI Perjuangan 28/2019. Inilah akibat tidak ada sosialisasi atas peraturan itu oleh DPC PDI Perjuangan kepada jajaran PAC-PAC," Kata Ghoni.

Ghoni yang baru pertama kali duduk di kursi dewan Surabaya menilai jika Riswanto sangat tidak paham semangat yang terkandung dalam Peraturan PDI Perjuangan 28/2019, yang mengatur konsolidasi organisasi di tingkat DPC dan DPD.

Perlu diketahui, dalam sejarah, tradisi dan semangat berorganisasi di PDI Perjuangan yang berlangsung sudah lama, Keputusan DPP PDI Perjuangan haruslah ditaati dan dipatuhi oleh jajaran di bawahnya. Apalagi surat rekomendasi itu ditandatangani basah oleh Megawati Soekarnoputri. Melawan keputusan itu, tentunya ada sanksi tegas. 

"Ini yang secara jelas bisa diartikan, bahwa saudara Ketua PAC Bulak Riswanto, jelas-jelas melawan keputusan Ketua Umum Ibu Megawati," tegas Abdul Ghoni yang berangkat dari Dapil 3 Kota Surabaya. (windhi/by)