Tolak 'Titah' Megawati, Kader yang Melawan DPP Bisa Dipecat

Selasa, 09 Jul 2019 | 21.34 WIB

Tolak 'Titah' Megawati, Kader yang Melawan DPP Bisa Dipecat

Mimbar bebas di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. (WIndhi/Centroone)



Centroone.com - Diputuskannya Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya melalui Konfercab di Empire Palace Jl Embong Malang, Minggu (7/72019), banyak disoal oleh kader partai itu di tingkat bawah. Bahkan ada ‘perlawanan’ dari PAC yang tak setuju dari keputusan tersebut. Namun sejatinya, siapa yang berani melawan keputusan Ketua umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri?

Penunjukan Adi yang akrab disapa Awi oleh DPP itu tentu sudah banyak mengambil pertimbangan dan bukan keputusan yang asal-asalan. Karena itu, dengan berpegang pada keputusan pimpinan partainya, Awi seolah bergeming dengan aksi perlawanan tersebut.

Bahkan diinformasikan, Selasa (9/7/2019) malam, ada aksi ‘perlawanan’ berupa mimbar bebas di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya Jl Kapuas. Namun pada aksi itu, hanya terlihat para pengurus PAC di Surabaya yang menolak keputusan Megawati yang hadir. Sementara, anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Surabaya yang kembali terpilih dan sempat menyuarakan ketidaksetujuannya atas penunjukan Awi sebagai ketua DPC, justru tak satupun yang hadir. 

Di tempat itu, hanya Sigit, mantan anggota dewan periode 2009-2014 yang terlihat hadir, duduk di panggung bersama pengurus lainnya. Sayangnya, sesuai informasi yang diterima wartawan di lokasi, tak satupun peserta yang hadir bersedia dikonfirmasi tentang acara yang digelar dan siapa saja yang hadir.

Sementara terkait polemik penolakan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, menunjuk Adi Sutarwijono menggantikan Whisnu Sakti Buana, sangat disayangkan bisa terjadi. Padahal atas perbuatan tersebut, dengan cara kader melakukan penolakan, sanksinya cukup berat, yakni pemecatan.

Sanksi pemecatan itu tidak hanya gertak sambal. Sebab dalam Peraturan PDI Perjuangan Nomor 28 Tahun 2019 sudah dijabarkan dengan jelas. Utamanya pada Bab III tentang Evaluasi Kinerja pasal 3 ayat (3). Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan, DPP PDI Perjuangan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja kepemimpinan partai di tingkat DPC dan DPD.

Sementara pada ayat (2) menjabarkan lebih lanjut bahwa, kewenangan DPP PDI Perjuangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hak prerogratif Ketua Umum DPP PDIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri, yang dimandatkan kepada DPP PDI Perjuangan yang tidak dapat diganggu gugat.

Sedangkan pada ayat (3) yang menjadi inti dari evaluasi itu isinya; penolakan/pengabaian dan/atau tindakan-tindakan lain yang berakibat tidak dijalankannya hasil evaluasi DPP PDI Perjuangan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin partai, sehingga akan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota partai. Dengan adanya pasal 3 ayat (3) tersebut, seharusnya PAC-PAC yang melakukan penolakan terhadap keputusan DPP PDI Perjuangan seharusnya berpikir ulang. Sebab sanksinya sangat berat, yakni pemecatan.

Sebenarnya, pesan agar tidak melawan keputusan DPP ini sudah disampaikan pengamat sosial politik Universitas Airlangga (Unair) Novri Susan. Menurut Novri, keputusan DPP yang menugaskan tiga nama untuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya seharusnya tidak ditolak oleh sebagian PAC. Sebab, konsekuensinya bisa disanksi oleh DPP-nya.

”Setiap partai politik mempunyai AD/ART. Jika ada PAC yang tak menurut dengan keputusan DPP, bisa saja disanksi yang sangat berat, yakni dipecat atau dalam bahasa Surabaya-nya diringkesi. Itu bisa saja terjadi,” ujar Novri Susan.

Seperti diketahui, DPP PDI Perjuangan menyatakan ada tiga nama yang ditunjuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahra DPC Surabaya, yaitu Adi Sutarwijono, Baktiono dan Taru Sasmito. Kebijakan DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani basah oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu justru ditolak sebagian PAC di Kota Surabaya. Namun, tak sedikit pula PAC yang mendukung kebijakan DPP tersebut. (windhi/by)