Kasus Yekape Dilanjutkan Kejati Jatim, Kantor Digeledah

Selasa, 11 Jun 2019 | 21.00 WIB

Kasus Yekape Dilanjutkan Kejati Jatim, Kantor Digeledah

Penggeledahan yang dilakukan Kejati Jatim di PT Yekape Surabaya. (Windhi/Centroone)


Centroone.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Selasa (11/6/2019), menggeledah kantor PT Yekape Surabaya, Jl Sedap Malam dan Jl Kusuma Wijaya. Hal ini terkait mega korupsi di perusahaan perumahan yang sebelumnya masih bernama Yayasan Kas Pembangungan Kota Madya Surabaya (YKP KMS). 

Disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi, kasus dugaan mega korupsi yang mencapai Rp60 triliun selama 17 tahun itu, dilaporkan seseorang ke Polda Jatim. Atas laporan ke Polda Jatim dan berkasnya telah lengkap lalu diserahkan ke Kejati Jatim. “Kami sudah memeriksa orang-orang di PT Yekape dan Pemkot Surabaya. Bahkan yang sudah pensiun juga kami periksa. Kini kami melakukan pemeriksaan di kantornya dan telah menyita beberapa berkas. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen tambahan untuk penyidikan. Tahapan kasu ini juga sudah mengarah pada penetapan tersangka,” ujar Didik.

Dalam penggeledahan itu, dua tim Kejati Jatim yang diturunkan didampingi pihak TNI. Yang jelas, di tingkat Kejati Jatim, kasus dugaan mega korupsi itu sudah dinaikan ke tingkat penyidikan.

Kasus itu sendiri karena PT Yekape saat berbentuk yayasan, pada 1954 mendapat penyertaan modal dari Pemkot Surabaya. Selanjutnya, pada 1971 juta pernah mendapat tambahan modal dari Pemkot Surabaya mencapai Rp15 juta. Nyatanya sejak ada regulasi terkait UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang kepala daerah menjadi ketua yayasan, YPK pun pisah dengan pemkot.

Saat itu wali kota Surabaya masih dijabat Soenarto Soemoprawiro. Soenarto pun mundur dari jabatannya sebagai ketua yayasan pada 13 Desember 2000 seiring berlakunya UU 22/1999. Bahkan 14 Januari 2002, karena sakit dan dianggap tak cakap dalam menjalankan tugasnya, Soenarto diberhentikan sebagai wali kota.

Ada juga SK Wali Kota Soenarto yang diterbitkan sebelum pengunduran diri wali kota. Nah, keberadaan pengurus itu sampai sekarang berlindung dibalik SK Wali Kota yang sudah tak berlaku, tapi tetap meneruskan kegiatannya menjalankan yayasan yang saat ini sudah menjadi PT Yekape Surabaya. SK Wali Kota Soenarto itu tentang Dewan Pengurus YKP KMS. Artinya, seiring mundurnya Soenarto jadi ketua yayasan, tentu SK itu tak berlaku dan yayasan harus ditutup. Nyatanya, yayasan tetap berjalan hingga menjadi PT Yekape.

Dengan berjalannya perusahaan yang masih memakai aset tanah Pemkot Surabaya, diduga para pengurus mengeruk keuntungan dari hal itu. Padahal, aset negara sejumlah 2.500 hektare di 12 wilayah kelurahan di Surabaya, dengan estimasi 1.500 per meter persegi, digunakan PT Yekape untuk mendirikan perumahan.

Apalagi ada dugaan aset ribuan hektare itu justru dimanfaatkan Yekape hingga beralih ke pihak ketiga. Ironinya, para pembeli di perumahan itu juga tak bisa mendapatkan sertifikat rumahnya, lantaran rumahnya berdiri di atas tanah negara. Usai penyidikan, pihak Kejati Jatim membawa dokumen sebanyak satu koper, satu tas day pack dan satu berkas map dari kantor Yekape.

Sementara, kuasa hukum PT Yekape Surabaya Sumarso menegaskan, kasus ini di tingkat Kejaksaan Negeri Surabaya sudah ditutup atau dihentikan, tapi kenapa di tingkat Kejati Jatim justru dilanjutkan. Dia juga membantah adanya dugaan mega korupsi tersebut. 

“Pada 2007 di Kejari Surabaya kasus ini sudah dihentikan. Tapi kenapa di Kejati Jatim malah dilanjutkan. Bahkan ada surat dari Kejati Jatim pada 2015 yang menyatakan jika kasus tersebut tidak bisa dipidanakan,” tegas Sumarso. (windhi/by)